Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, Said Abdullah mengatakan, sebanyak 52 persen pengurus, baik di DPD dan DPC se-Jatim berusia muda atau di rentang usia 25-40 tahun.
“Yang pertama konferda-konfercab sudah selesai. Kalau melihat komposisi dari personalia DPD-DPC, saya bersyukur, karena apa? Karena ternyata dari seluruh kepengurusan itu hampir 52 persen usianya rentang 25-40. Artinya, regenerasi di PDIP perjuangan sudah saya nyatakan untuk Jawa Timur relatif berhasil. Walaupun awalnya saya menginginkan sampai 60 persen usia rentang 25 sampai 40,” kata Said kepada wartawan di Hotel Shangri-La Surabaya, Minggu (21/12/2025).
Said yang memimpin kembali PDIP Jatim periode 2025-2030 ini mengaku optimistis bisa menambah suara pada Pemilu 2029 dengan struktur yang ada. “Kemudian, melihat SDM kami yang ternyata diisi banyak anak muda. Insya Allah saya punya keyakinan ke depan PDIP siap menatap masa depan,” tegasnya.
Meski begitu, Said tetap mengaku bukan hal yang mudah untuk menghadapi kontestasi saat Pemilu 2029. “Yang kedua, bagaimana sih sesungguhnya kita menempatkan diri partai politik dalam hal ini PDI perjuangan menghadapi 70 persen pemilih Gen Z dan Alpha. Kami siapkan dari komposisi yang ada, anak-anak muda kami supaya menjadi pendengar yang baik. Saya katakan bolak-balik bahwa Gen Z sama Alpha itu sudah jengah terhadap politisi-politisi salon yang banyak jargon-jargon politik,” tuturnya.
“Yang diinginkan adalah konkret kerja nyata turun ke bawah dengarkan aspirasi adik-adik kita yang Gen Z dan Alpha. Kemudian, baru kita rumuskan dan jadikan kebijakan, maka Gen Z dan Alpha akan sangat welcome terhadap PDI Perjuangan,” imbuhnya.
Terkait PKB dan Golkar yang akan mengevaluasi Pilkada dan pemilihan kepala daerah dikembalikan lewat mekanisme DPRD?
“Hati-hati. Kita sudah begitu maju, begitu maju. Tiba-tiba ditarik mundur lagi ke belakang, atret. Sesungguhnya kita mau maju demokrasi kita. Apa kita akan balik ke demokrasi prosedural atau demokrasi yang substantif. Saya minta hati-hati, kaji secara mendalam plus minusnya. Jangan ada istilah bahwa kalau demokrasi yang sudah kita jalankan dalam pilkada langsung itu high cost. Apakah lewat DPD juga tidak high cost, pertanyaannya?” katanya.
“Jangan-jangan lewat DPRD sama saja. Seharusnya problemnya bukan itu. Seharusnya problemnya adalah bagaimana partai politik melakukan edukasi terhadap para pemilih, terhadap masyarakat bahwa politik uang itu ternyata buruk bagi kehidupan kita semua,” tegasnya.
Said meminta kepada Ketua DPC dan pengurus baru yang dilantik, sebagai garda terdepan dalam kehidupan sehari-hari harus membersamai masyarakat. Dia harus menangis dan tertawa bersama rakyat. Itu yang harus dilakukan. Karena kalau DPD kan masih di atasnya. Tapi kalau DPC, PAC kita itu kan memang di lapangan hari-hari, day to day. Itulah garda terdepan yang nanti kami akan lakukan konsolidasi dalam sebuah rapat kerja di bulan Januari 2026,” pungkasnya. (tok/but)