Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah mengevaluasi Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) 2025 untuk memastikan desa-desa di kawasan Indonesia timur mampu mempercepat kebangkitan ekonomi dan mengejar ketertinggalan pembangunan.
Program TEKAD menyasar 1.110 desa di sembilan provinsi, meliputi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Induk, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.
Program ini dijalankan melalui kerja sama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD).
Menteri Desa PDT, Yandri Susanto, mengatakan evaluasi dilakukan untuk mengukur dampak nyata TEKAD terhadap peningkatan ekonomi desa, baik di tingkat rumah tangga maupun melalui badan usaha milik desa (BUMDes).
“Target kita ada peningkatan ekonomi, baik skala rumah tangga maupun skala usaha seperti BUMDes,” kata Yandri saat Workshop Nasional Evaluasi Program TEKAD 2025 di Vasa Hotel Surabaya, Minggu (21/12/2025) malam.
Menurut Yandri, pendampingan menjadi kunci agar potensi desa di kawasan timur bisa berkembang secara berkelanjutan. Pemerintah tidak menyeragamkan model usaha, tetapi mendorong desa menguatkan keunggulan masing-masing.
“Kita tidak menyeragamkan 1.110 desa sasaran itu satu produk. Yang kita kawal adalah bagaimana potensi desa itu menjadi keunggulan mereka,” ujarnya.
Ia mencontohkan pembinaan kopi Bajawa di Kabupaten Ngada, NTT, yang mampu meningkatkan rencana ekspor dari lima ton menjadi 10 ton pada ekspor perdana. Produk desa lainnya juga diarahkan menembus pasar antarprovinsi hingga ekspor.
“Termasuk produk-produk yang lain, bisa jadi itu dipasarkan ke provinsi lain atau juga ke ekspor,” kata Yandri.
Ia menambahkan, pendampingan dilakukan secara berjenjang melalui fasilitator di tingkat provinsi dan kecamatan, disertai pelatihan dan peningkatan literasi sesuai sektor unggulan desa.
Beberapa desa bahkan difasilitasi belajar langsung ke wilayah lain yang dinilai lebih maju di bidang tertentu. “Pendampingan dan pemberdayaan itu yang paling penting. Bukan hanya bantuan dana,” ujarnya.
Yandri menegaskan, TEKAD menjadi bagian dari upaya merapatkan kesenjangan pembangunan antarwilayah, sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang menempatkan desa sebagai titik awal pertumbuhan.
“Harapannya desa-desa di kawasan Indonesia timur bisa mengejar ketertinggalannya,” pungkas Yandri. [ipl/but]