Pacitan (beritajatim.com) – Pemerintah berencana membangun satuan baru Tentara Nasional Indonesia (TNI) berupa Batalyon Teritorial Pembangunan (YTP) di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, pada tahun 2026. Proyek strategis ini diproyeksikan untuk memperkuat pertahanan wilayah sekaligus memicu percepatan pembangunan ekonomi di kawasan selatan Jawa Timur.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pacitan, Lancur Susanto, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana tersebut. Politisi Partai Golkar ini mengusulkan agar markas batalyon baru tersebut ditempatkan di wilayah Kecamatan Nawangan, khususnya di Desa Jetis Lor atau Desa Pakis Baru.
“Kalau harapan kami di Nawangan. Lokasi yang berpotensi antara Desa Jetis Lor dan Pakis Baru,” kata Lancur, Jumat (19/12/2025).
Pemilihan Kecamatan Nawangan bukan tanpa alasan. Lancur menilai wilayah tersebut memiliki kriteria strategis yang lengkap, mulai dari ketersediaan lahan yang memadai hingga kepadatan penduduk yang mendukung aspek teritorial.
Selain faktor teknis, aspek historis menjadi pertimbangan utama. Nawangan dikenal sebagai titik sentral perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman saat memimpin Perang Gerilya.
“Wilayah Nawangan memiliki keterkaitan sejarah perjuangan TNI, khususnya saat Perang Gerilya yang dipimpin Panglima Besar Jenderal Sudirman. Selain itu, setiap tahun kawasan Monumen Jenderal Sudirman di Desa Pakis Baru juga digunakan untuk kegiatan pendidikan militer,” jelas Lancur.
Kehadiran satuan TNI di wilayah tersebut diharapkan membawa efek domino bagi kesejahteraan warga lokal. Selain peningkatan stabilitas keamanan, keberadaan personel militer dalam jumlah besar diyakini akan menggerakkan roda ekonomi kerakyatan di sekitar markas.
Sebelumnya, Komandan Kodim 0801/Pacitan, Letkol Arh Imam Musahirul, mengonfirmasi bahwa Pacitan telah masuk dalam peta rencana pengembangan struktur teritorial TNI. Berdasarkan kajian awal, terdapat dua kecamatan yang menjadi kandidat kuat lokasi pembangunan.
“Ada dua alternatif, antara di Pringkuku atau di Nawangan,” ujar Letkol Arh Imam Musahirul.
Kedua wilayah tersebut dinilai memenuhi spesifikasi untuk menampung sekitar 1.200 personel TNI. Rencana ini menjadi bagian dari langkah strategis Mabes TNI dalam memperkuat pengamanan di wilayah pesisir selatan Jawa, sekaligus menyelaraskan kehadiran militer dengan program pembangunan nasional di daerah. [tri/beq]