Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang akan mengatur segala regulasi terkait kecerdasan buatan (AI) di negara tersebut.
Kebijakan tersebut nantinya akan menyatukan segala undang-undang yang ada di seluruh negara bagian Amerika Serikat dalam satu komando. Menurut Trump, regulasi di negara bagian terlalu berlebihan sehingga menghambat laju perkembangan teknologi AI di Amerika Serikat.
“Untuk menang, perusahaan AI di Amerika Serikat harus bebas untuk berinovasi tanpa hambatan regulasi yang berbelit-belit,” bunyi peraturan eksekutif tersebut dilansir dari laman resminya Jumat (12/12/2025).
Salah satu poin paling kontroversial dalam perintah tersebut adalah pembentukan “AI Litigation Task Force” di bawah Departemen Kehakiman AS, yang tugas tunggalnya adalah menggugat dan membatalkan hukum-hukum negara bagian yang dianggap menghambat perkembangan AI.
Perintah eksekutif itu juga mewajibkan peninjauan menyeluruh terhadap seluruh regulasi negara bagian yang “memaksa model AI untuk mengubah outputs yang sebenarnya benar” atau yang memberlakukan kewajiban pengujian keamanan dan penilaian risiko.
Target utamanya adalah Undang-Undang Transparansi AI California, yaitu SB 1047 yang mewajibkan perusahaan mengungkapkan hasil pengujian keamanan model AI besar, meski sekarang telah direvisi.
Adapun Undang-Undang Anti-Diskriminasi Algoritma Colorado yang mengharuskan perusahaan melakukan penilaian risiko diskriminasi dalam penggunaan AI untuk perekrutan dan pengambilan keputusan penting lainnya.
Diketahui sebelumnya, rezim Trump telah lama mengejar jalur yang memastikan aturan federal mendahului regulasi negara bagian terkait AI. Tujuan dari strategi ini ialah agar mencegah negara bagian besar seperti California dan New York mengendalikan industri yang sedang melaju pesat tersebut.
Hal ini juga didukung oleh Penasihat Khusus AI dan kripto Trump, David Sacks, yang sebelumnya merupakan Co-Founder dari PayPal dan investor ventura terkemuka melalui Craft Ventures. Keterlibatan dia telah lama menuai kritik dari berbagai pihak karena disinyalir dapat menguntungkan bisnisnya sendiri.
Regulasi baru ini tentunya menguntungkan perusahaan teknologi besar seperti OpenAI dan Google. Pasalnya, mereka telah lama melobi guna membatasi regulasi yang mereka anggap sebagai beban. (Muhammad Diva Farel Ramadhan).