Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) membandingkan penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh dengan Tsunami pada 2004 silam dan banjir yang melanda Aceh-Sumatra pada 2025.
Selain gerak cepat penanganan bencana, JK, sapaan akrabnya, turut menyoroti soal sumber dana bantuan yang akan disalurkan untuk rakyat Aceh. Perlu diketahui, saat Tsunami 2004, Jusuf Kalla menjabat sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pasalnya, saat membantu penanganan di Aceh saat diterpa Tsunami 2004, Indonesia menerima banyak bantuan dari negara lain maupun lembaga internasional. Sementara saat ini, pemerintah justru belum membuka opsi bantuan internasional.
“Dulu juga Aceh itu full pusat dan luar negeri. Dan [bantuan] itu internasional paling banyak dulu. Sekarang, waktu [bantuan] internasional ditutup, maka juga perlu kita kemampuan dalam negeri lebih meningkatkan,” katanya usai acara BOG 40 Awards yang digelar oleh Bisnis Indonesia Group, Senin (8/12/2025).
Oleh karena itu, JK meminta kepada pemerintah pusat untuk memaksimalkan bantuan ke Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Bantuan dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan jika keran bantuan dari luar negeri belum dibuka.
Pasalnya, imbuh JK, sejumlah kepala daerah telah menyatakan ketidaksanggupan menangani bencana di wilayahnya karena berbagai keterbatasan, salah satunya anggaran. Terlebih korban jiwa per Senin (8/12/2025) telah mencapai 961 orang.
JK menegaskan pemerintah pusat harus segera cepat menangani bencana di tiga provinsi itu. Menurutnya, dalam bencana terdapat masa kritis yang jika lambat penanganannya, maka akan menimbulkan kerugian lebih besar.
Dia menyebut pemerintah memiliki ‘PR’ yang besar karena bencana terjadi di sejumlah titik, tidak seluas Tsunami Aceh 2024.
“Pengalaman dulu tsunami, walaupun ini tsunami lebih besar. Cuma tsunami itu lebih terbatas Banda Aceh dengan Meulaboh. [Bencana hidrometeorologi] ini meluas,” jelasnya.
Oleh sebab itu, dia menilai proses rehabilitasi semua fasilitas membutuhkan waktu cukup lama sekitar 2-3 tahun, terutama pembangunan infrastruktur seperti rumah.
Sebelumnya, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf menyinggung bahwa bencana saat ini seperti “tsunami kedua” yang melanda Aceh.
“Aceh seakan mengalami ‘tsunami kedua’. Tugas kita adalah melayani mereka yang terdampak. Tidak boleh ada jeda kemanusiaan di lapangan,” kata Muzakir, Sabtu (29/11/2025).
Dia menambahkan kondisi di sejumlah wilayah telah mengkhawatirkan. Apalagi, masih terdapat wilayah yang tidak dapat dijangkau bantuan akibat jalur yang putus akibat bencana.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membuka peluang menerima bantuan dari luar negeri karena masih mampu menangani bencana tersebut.
“Terima kasih, bahwa pemerintah dalam hal ini kita semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi. Dari sisi pangan alhamdulillah kita punya stok yang cukup,” ujarnya, Rabu (3/12/2025).
Menurutnya, pemerintah juga terus memastikan ketersediaan energi dalam kondisi darurat.
Dia menyebut bahwa koordinasi dengan Pertamina dilakukan untuk menjamin distribusi BBM ke seluruh wilayah terdampak, termasuk dengan cara-cara khusus.