Pacitan (beritajatim.com) — Suara ketidakpuasan masyarakat terkait bantuan sosial (bansos) yang dinilai tidak tepat sasaran kembali mencuat di berbagai penjuru desa. Warga menyoroti fakta bahwa penerima bantuan kerap dianggap hanya “orang itu-itu saja” dan bahkan diduga masih berkisar pada kerabat dekat perangkat desa.
Menanggapi hal itu, Dinas Sosial Kabupaten Pacitan bersama pendamping lapangan memberikan penjelasan terkait proses pendataan penerima bansos yang selama ini menjadi polemik.
Data penerima bansos saat ini bersumber dari DTSEN, yaitu Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, yang merupakan gabungan dari tiga basis data sebelumnya: DTKS Kemensos, data P3KE, dan Regsosek yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS).
Namun, menurut Koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Pacitan, Tuwarno, data DTSEN masih terus bergerak dan belum sepenuhnya valid.
“DTSEN itu belum sepenuhnya fix, belum sepenuhnya valid, makanya data itu dinamis. Kadang kami menemukan data yang harusnya dicoret, tapi tiba-tiba muncul lagi di DTSEN,” ujarnya Jumat (5/12/2025).
Ia mengakui ketidaktepatan sasaran memang sering terjadi karena kondisi data kerap tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dalam beberapa kasus, seseorang masuk dalam desil 1 kategori masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, namun kenyataannya memiliki aset berharga seperti perhiasan mewah atau bahkan mobil.
“Itu yang menyulitkan pendamping. Didata mereka nol atau tidak punya apa-apa, tapi faktanya punya aset. Ini mempengaruhi desilnya tetap rendah,” tambahnya.
Tuwarno menjelaskan bahwa proses perangkingan desil dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan hasilnya menjadi dasar penetapan penerima bansos. Sementara itu, desa memiliki peran sangat penting dalam memperbarui data tersebut.
“Secara teori, yang paling berkuasa atas data ini adalah desa. Karena desa punya hak akses untuk melakukan perbaikan. Karena selama tidak dilakukan pembaruan, data tidak akan pernah berubah,” tegasnya. (tri)