Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyalurkan 32 unit perangkat Starlink untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir dan longsor di Sumatra Barat.
Bantuan ini diberikan untuk mempercepat pemulihan layanan di wilayah yang mengalami kerusakan infrastruktur telekomunikasi.
Kepala Balai Monitor Kelas II Padang Kementerian Komdigi, M. Helmi, menjelaskan jumlah perangkat yang dikirimkan telah disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat di lokasi bencana.
“Komdigi tidak memungut biaya untuk penggunaan Starlink ini oleh masyarakat terdampak bencana. Setelah masa tanggap darurat berakhir, kebijakan penggunaan akan disesuaikan, termasuk kemungkinan pemanfaatan komersial,” kata Helmi dalam keterangan resmi pada Rabu (3/12/2025).
Dia memaparkan perangkat Starlink memiliki jangkauan antara 500 meter hingga 1 kilometer dan dapat digunakan sekitar 60 pengguna sekaligus.
Kapasitasnya masih bisa ditingkatkan ketika perangkat dihubungkan dengan alat pendukung seperti hotspot tambahan. Kecepatan internet yang dihasilkan dapat mencapai hingga 300 Mbps.
Helmi menambahkan Starlink dimanfaatkan sebagai jaringan pengganti sementara ketika BTS mengalami gangguan akibat listrik padam, putusnya transmisi, kerusakan fisik, maupun ketika melayani area blank spot.
“Akses komunikasi melalui satelit tidak bergantung pada kondisi infrastruktur darat, sehingga membantu percepatan pemulihan jaringan di daerah terdampak,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Sumatra Barat, Rudy Rinaldy, menyambut baik dukungan tersebut, khususnya untuk kebutuhan komunikasi darurat. Dia menilai jika kecepatan jaringan mencapai 300 Mbps, perangkat itu mampu melayani hingga 100 pengguna sekaligus. “Ini sangat membantu untuk daerah bencana,” ujarnya.
Berdasarkan pembaruan data per 3 Desember pukul 24.00 WIB, terdapat 154 BTS dari total 3.739 BTS yang terdampak bencana, atau setara 4 persen. Dari jumlah tersebut, 124 BTS mengalami gangguan akibat terhentinya pasokan listrik PLN. Operator kemudian menurunkan genset untuk menopang layanan. Selain itu, 29 BTS mengalami gangguan transmisi karena putusnya koneksi fiber optik atau radio link, sementara satu BTS mengalami kerusakan fisik setelah terbawa arus banjir.
Sebaran BTS terdampak meliputi sejumlah wilayah dengan rincian Agam sebanyak 45 BTS, Pasaman 37 BTS, Padang Pariaman 18 BTS, Solok 14 BTS, Kota Padang 12 BTS, Kota Solok 5 BTS, Pasaman Barat 5 BTS, Pariaman 3 BTS, Tanah Datar 2 BTS, serta wilayah Pesisir Selatan, Sijunjung, dan beberapa daerah lainnya yang masing-masing memiliki satu BTS terdampak.
Operator seluler disebut terus melakukan pemulihan secara bertahap. Hingga 3 Desember 2025, perbaikan telah dilakukan pada 39 BTS dan jumlahnya diperkirakan terus meningkat setiap hari.
Untuk mendukung komunikasi darurat, Balai Monitor juga mengoperasikan repeater kebencanaan di Puncak Gunung Senggala yang memiliki jangkauan ke 9 hingga 10 kabupaten/kota. Repeater ini telah dimanfaatkan oleh PPTD, ORARI, RAPI, dan berbagai instansi kebencanaan lainnya, terutama ketika repeater lain mengalami gangguan akibat bencana.
Komdigi juga memastikan pemulihan konektivitas di wilayah terdampak banjir dan longsor terus berlangsung. Selain perbaikan teknis, Komdigi mendirikan sejumlah Posko yang berfungsi sebagai pusat informasi dan media center untuk mendukung komunikasi darurat dan koordinasi penanganan bencana.
Di Aceh, posko berada di Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Aceh; di Sumatra Barat berlokasi di Komplek Kantor Gubernur Sumbar; sementara di Sumatra Utara, posko beroperasi di Gedung Kwarda Gerakan Pramuka Sumut, GOR Pandan Tapanuli Tengah, serta Posko Dukungan Psikososial di Hamparan Perak, Deli Serdang.
Posko-posko tersebut melayani kebutuhan kerja jurnalis, penyelenggaraan konferensi pers, serta menjadi titik koordinasi lapangan antara satuan Komdigi, operator seluler, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan terkait.
Di tempat yang sama, Balai Monitoring wilayah turut melakukan pemantauan jaringan telekomunikasi dan bertindak sebagai ruang redaksi bersama untuk penyusunan narasi, informasi publik, serta konten terkait penanganan bencana.