Surabaya (beritajatim.com) – Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, Adi Gunita, mengajukan sebuah konsep tentang permukiman kota layak huni berbasis big data saat mengikuti uji kelayakan (fit and proper test) seleksi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya pada Senin (1/12/2025).
Seperti diketahui, Adi Gunita bersama dua kandidat lainnya, Iman Kristian dan Aly Murtadlo, tengah bersaing untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) sebagai Ketua DPRKPP Surabaya tersebut.
Dalam presentasinya, Adi mengajukan proposal yang berjudul “Transformasi Perumahan dan Permukiman Surabaya Menuju Kota Layak Huni, Inklusif, dan Berbasis Inovasi Digital.” Ia menyoroti isu-isu prioritas yang dianggap penting untuk pengembangan Kota Pahlawan.
“Isu ini meliputi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), kawasan prioritas penanganan atau kumuh ringan, serta squatter sebagai bangunan yang berdiri di atas lahan yang dilarang,” ujar Adi dalam paparannya di Ruang Sidang Wali Kota, Balai Kota Surabaya, Senin (1/12/2025).
Isu kedua adalah peningkatan kualitas tata ruang kota. Hal ini meliputi penataan media ruang (reklame), dokumen tata ruang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ), serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
Sedangkan ketiga, ia menekankan perlunya percepatan sinkronisasi data antar Perangkat Daerah (PD) dan lintas dinas sebagai dasar kebijakan dan acuan operasional.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Adi menawarkan sejumlah langkah strategis, di antaranya adalah optimalisasi strategi berbasis penerapan teknologi informasi untuk memperkuat efektivitas pendataan dan pemantauan progres penanganan.
“Pemutakhiran basis data sumber daya lokal dalam konteks permukiman dan tata ruang mendukung perencanaan yang tepat sasaran dan berkelanjutan,” jelasnya.
Optimalisasi ini, menurutnya akan diwujudkan melalui penguatan perencanaan berbasis data spatial One Map One Policy atau simpul jaringan yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai One Source.
“Sistem ini adaptif, terintegrasi, dan terukur untuk mendukung smart governance,” kata Adi.
Selain itu, Adi juga menekankan penanganan berbasis kolaboratif yang dikembangkan lebih jauh ke multi-stakeholder dengan semangat co-creation dan co-governance, interaksi antara pemerintah dan swasta.
“Kolaborasi ini mencakup peningkatan skema kemitraan pemerintah-swasta (penyediaan apartemen bersubsidi), program social impact partnership, mekanisme insentif pada program pembangunan berbasis dampak sosial, dan pemberdayaan komunitas serta organisasi masyarakat dalam implementasi program pembangunan berbasis wilayah dan inklusi sosial,” paparnya.
Sebagai kesimpulan, Adi menyatakan bahwa peningkatan kualitas perumahan ke depan tidak hanya fokus pada perbaikan fisik, tetapi juga melibatkan masyarakat melalui place making dan program Kampung Pancasila untuk membentuk lingkungan yang berkelanjutan.
Ia optimistis bahwa implementasi sistem digital, pemanfaatan Big Data dan AI, dapat meningkatkan efisiensi, ketepatan analisis, dan arah kebijakan.
“Strategi ini sangat mungkin diterapkan untuk mendukung perencanaan yang lebih akurat, responsif, dan berbasis bukti data yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan program prioritas,” tutupnya. (rma/kun)