Surabaya (beritajatim.com) — Aroma busuk, dugaan praktik jual-beli proyek pokok pikiran (pokir) anggota legislatif kembali menyeruak di Surabaya.
Seorang kontraktor berinisial HH, mengaku telah menyerahkan uang hingga Rp195 juta kepada seorang anggota DPRD Kota Surabaya berinisial AG (41). Uang itu disebut sebagai “syarat” untuk mendapatkan proyek pokir senilai total Rp1,95 miliar.
Namun, dari janji nilai proyek tersebut, HH mengklaim baru menerima pekerjaan senilai Rp600 juta. Sisanya, sekitar Rp1,3 miliar, tak kunjung terealisasi sejak akhir 2020.
“Saya sudah menunggu sejak akhir 2020. Tapi sampai sekarang belum ada kabar,” ujar HH kepada beritajatim.com, Selasa (2/12/2025).
HH menegaskan bahwa ia bukan pihak yang memulai pendekatan. Ia mengenal AG dari seorang kader partai berlambang merah berinisial SL pada 2019.
Saat itu, SL menyampaikan bahwa AG memiliki “jatah” proyek pokir senilai Rp1,45 miliar dan menawari HH untuk bertemu jika berminat.
“Awalnya saya yang ditawari. Bukan saya yang cari-cari lalu kasih uang. Tidak. Saya ditawari dulu,” kata HH.
Pertemuan pertama berlangsung di sebuah restoran mie di Jalan MERR Surabaya. Di sana, HH, SL, dan AG membahas proyek yang menawarkan prospek miliaran rupiah itu.
Di tengah obrolan, SL menyebut AG membutuhkan uang Rp10 juta. HH mengaku langsung menyerahkannya secara tunai karena merasa sudah ada kesepakatan pengerjaan pokir.
Pertemuan berlanjut di Kantor Kecamatan Bulak. Seusai diskusi, HH kembali dimintai uang Rp50 juta oleh SL, dengan alasan AGM sedang bermasalah dengan seorang kontraktor lain, RN, yang disebut merasa ditipu karena tak mendapat proyek yang dijanjikan.
“SL meminta saya men-take over proyek RN. Alasannya, AG tidak mau berurusan lagi dengan RN. Saya transfer waktu itu langsung ke rekening AG,” ungkap HH seraya menunjukkan bukti-bukti transfer.
Dokumen yang diterima beritajatim.com menunjukkan ada enam kali transfer dari HH kepada AGM, berlangsung dari November 2020 hingga Maret 2021, dengan nominal berbeda-beda.
Menurut HH, kesepakatan lisan antara dirinya dan AG adalah: ia membayar 10 persen dari total nilai proyek yang dijanjikan, yakni sekitar Rp1,9 miliar. “Saya sudah mengerjakan proyek dari dia Rp600 juta. Masih ada Rp1,3 miliar yang belum diberikan,” tegasnya.
HH mengaku telah melakukan segala cara untuk menagih janji tersebut, mulai menghubungi langsung AGM hingga menyurati DPC Partai Merah pada 18 Desember 2024. Ia juga melampirkan bukti transfer dalam surat itu. “Saya kesal karena setiap saya telpon tidak pernah direspons,” ucap HH.
Uang Bantuan untuk Partai
Saat dikonfirmasi beritajatim.com, AG membenarkan bahwa ia mengenal HH. Namun, ia menolak anggapan adanya perjanjian proyek. Ia berdalih tidak pernah ada kontrak tertulis antara dirinya dan HH.
“Terkait uang, itu adalah sumbangan atau bantuan kepada partai. Semacam bantuan sosial. Kalau dapat (proyek) ya alhamdulillah, kalau tidak ya bagaimana?” kata AG.
AG juga mengakui bahwa ia pernah ditegur oleh plt ketua Partai terkait persoalan ini. Ia menyebut telah mengutus tim pribadinya untuk menemui HH, namun gagal karena rumah HH disebut dalam keadaan kosong.
“Saya sudah menyuruh tim menemui HH. Tapi rumahnya kosong, tidak ketemu. Tolong disampaikan saja kalau mau menyelesaikan baik-baik, biar nanti dihubungi tim saya,” tutur AGM. (ang/ted)