JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap mengusut dugaan korupsi lain yang terjadi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB (BJBR). Pengadaan iklan yang bermasalah disebut menjadi pintu masuk.
“Tentunya setiap penanganan perkara di KPK akan menjadi pintu masuk juga, apakah praktik serupa juga terjadi untuk pengadaan lainnya,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis, 27 November.
Adapun dalam kasus korupsi pengadaan iklan, Budi bilang, KPK telah menemukan bukti dan informasi adanya dugaan dana non-budgeter Bank BJB yang dikelola oleh bagian corporate secretary (corsec) menjadi penampung duit korupsi.
Sehingga, nantinya penyidik bakal mendalami sumber uang lainnya yang dialihkan menjadi dana non-budgeter. “Tentu ini akan menjadi ruang masuk bagi penyidik. Apakah ini ada yang bersumber dari pengadaan lain yang disisihkan dari sebgian anggaran untuk pengadaan lainnya,” tegasnya.
Proses pendalaman ini juga dilakukan dengan memeriksa sejumlah saksi. “Tidak hanya soal aliran uang yang bersumber dari dana nonbudgeter yang dikelola Corsec di BJB di mana dana non budgeter adalah hasil atau sebagian anggaran yang disisihkan dari pengadaan belanja iklan di BJB,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, KPK telah menetapkan lima tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB (BJBR).
Mereka adalah eks Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi; Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB Widi Hartoto; Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan; Pengendali Agensi BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE) Suhendrik; dan Pengendali PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB) dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB) Raden Sophan Jaya Kusuma.
Surat perintah penyidikan (sprindik) kasus ini dikeluarkan pada 27 Februari 2025. Perbuatan lima tersangka itu diduga telah membuat negara merugi hingga Rp222 miliar.
Saat ini penahanan belum dilakukan terhadap lima tersangka. Namun, mereka sudah dicegah berpergian ke luar negeri selama enam bulan dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan.
Dalam penanganan dugaan korupsi ini, penyidik sudah menggeledah sejumlah tempat. Salah satunya, rumah pribadi Ridwan Kamil dan menyita satu unit motor Royal Enfield.
Kemudian turut disita juga Mercedes Benz 280 SL atau Mercy Pagoda dari sebuah bengkel di Kota Bandung. Belakangan, penyidik mengetahui mobil ini dibeli Ridwan Kamil dari tangan keluarga Presiden ke-3 RI B. J. Habibie.
Namun, mobil ini kemudian diserahkan kepada Ilham Habibie selaku anak B. J. Habibie. KPK menyebut pengembalian dilakukan karena Ridwan Kamil belum menyelesaikan pembayaran jual beli dan duit yang telah dibayarkan sebelumnya sudah diserahkan.