Surabaya (beritajatim.com) – IKA FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya menilai pemekaran daerah pemilihan (dapil) sekaligus penambahan kursi DPRD Kota Surabaya sudah menjadi kebutuhan mendesak.
Pertumbuhan penduduk yang kini melampaui tiga juta jiwa disebut menciptakan ketidakseimbangan serius antara jumlah warga dan kapasitas representasi politik di tingkat legislatif.
“Dengan jumlah penduduk Surabaya yang terus bertambah, kita tidak bisa mempertahankan desain dapil yang sudah tidak lagi proporsional. Rasio penduduk per anggota DPRD harus kembali diseimbangkan agar suara masyarakat memiliki bobot yang setara,” tegas Ketua IKA FISIP UINSA Surabaya, Taufiq M.S, Senin (24/11/2025).
Saat ini DPRD Surabaya beranggotakan 50 orang yang terbagi ke dalam lima dapil. Menurut IKA FISIP UINSA, komposisi tersebut tidak lagi mencerminkan kebutuhan kota metropolitan dengan perkembangan urban yang cepat serta tuntutan legislasi dan pengawasan yang semakin kompleks.
IKA FISIP menekankan bahwa ketidakseimbangan representasi berpotensi menurunkan kualitas demokrasi lokal. Konstituen yang terlalu besar dalam satu dapil membuat penyerapan aspirasi publik tidak maksimal dan melemahkan fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah.
“Penambahan dapil atau penambahan kursi DPRD bukan isu teknis pemilu, tetapi menyangkut kualitas pelayanan publik, efektivitas pengawasan anggaran, hingga percepatan pembangunan daerah. Representasi yang kuat adalah fondasi pemerintahan yang responsif,” ujarnya.
Taufiq menilai prinsip kesetaraan suara, kohesivitas wilayah, dan integritas administratif harus menjadi acuan KPU dalam mengevaluasi struktur dapil Surabaya. Ia menegaskan desain dapil yang baru harus selaras dengan perkembangan kota serta pertumbuhan jumlah penduduk.
“Surabaya membutuhkan desain dapil yang modern, adaptif, dan adil. Kami mengajak semua pihak untuk melihat isu ini secara objektif demi masa depan demokrasi lokal yang lebih baik,” tutupnya. [asg/beq]