Jombang (beritajatim.com) – Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kabupaten Jombang menilai bahwa birokrasi Pemerintah Kabupaten Jombang (Pemkab Jombang) belum berhasil menerjemahkan Asta Cita pasangan Bupati-Wakil Bupati Jombang, H. Warsubi dan KH. Salmanuddin Yazid (Gus Salman) atau WarSa.
Penilaian ini muncul dalam diskusi bertajuk Ngaji Anggaran yang diselenggarakan oleh PC IKA PMII Jombang, Jumat (21/11/2025), dengan tema ‘Telaah Kritis APBD Jombang 2026’.
Samsul Rizal, Sekretaris IKA PMII Jombang, menyoroti ketidaksesuaian antara janji politik pasangan WarSa yang mengusung jargon “Mbangun Deso Noto Khuto” (Membangun Desa, Menata Kota) dengan kebijakan dan program yang ada dalam R-APBD Jombang 2026.
“Dalam R-APBD Jombang 2026, kami belum melihat program yang memprioritaskan pembangunan desa atau yang langsung bersentuhan dengan desa secara efektif dan terintegrasi,” ungkap Samsul Rizal dalam keterangannya, Minggu (23/11/2025).
Samsul Rizal juga menilai bahwa kebijakan pengadaan sepeda motor untuk kepala desa (Kades), seperti PCX atau NMAX, yang disahkan dalam R-APBD Jombang 2026, bukanlah keputusan yang mendesak dan relevan untuk kemajuan pemerintahan desa.
“Masyarakat menanyakan relevansi dan banyak yang tidak setuju pengadaan motor. Apa relevansi dan efektifitasnya bagi peningkatan layanan pemerintahan desa untuk kemajuan dan kesejahteraan desa?” ujar Rizal.
Ia pun mempertanyakan siapa yang mengusulkan program tersebut, mengingat sarana dasar yang lebih penting untuk kemajuan layanan desa bukanlah kendaraan bermotor.
Samsul Rizal juga mencatat bahwa program unggulan WarSa, yakni Satu Dusun, Satu Wirausaha, yang bertujuan menciptakan wirausaha di tiap dusun, belum tercermin jelas dalam anggaran daerah.
“Ini sebenarnya program bagus, tapi skemanya seperti apa? Juga belum jelas. Kalau misalkan program ini jalan, bukan tidak mungkin apa yang dicanangkan Bupati tentang Desa Mantra akan terwujud,” kata Rizal.
Ngaji Anggaran yang diselenggarakan oleh PC IKA PMII Jombang
Hafiz Muaddab, akademisi dari Universitas Negeri Malang yang turut serta dalam diskusi tersebut, juga memberikan pandangan terkait dengan pembangunan Desa Mantra yang menjadi fokus utama pasangan WarSa.
Menurutnya, Desa Mantra membutuhkan fondasi fiskal yang seimbang yang meliputi keberlanjutan anggaran, keberanian investasi, dan pemerataan manfaat. Tanpa ketiga elemen ini, pembangunan hanya akan berjalan pada level administratif dan tidak akan memberikan transformasi struktural yang nyata.
“Pemerintah Jombang perlu menempuh strategi pemulihan belanja modal secara bertahap melalui incremental budgeting, dengan memprioritaskan sektor yang berdampak langsung pada produktivitas desa: irigasi, jalan produksi, fasilitas ekonomi desa, serta infrastruktur pendidikan dan kesehatan dasar,” ujar Hafiz.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan performance-based budgeting, yaitu pendekatan penganggaran yang berbasis pada kinerja. Setiap alokasi anggaran untuk desa harus memiliki indikator output dan outcome yang jelas, serta terukur dalam dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat desa.
“Jika langkah-langkah ini dilakukan secara konsisten, Desa Mantra dapat menjadi kerangka transformasi yang benar-benar menempatkan desa sebagai pusat kemajuan ekonomi dan sosial,” ungkapnya.
Keberhasilan pembangunan, menurut Hafiz, bukan hanya ditentukan oleh besar kecilnya anggaran, tetapi bagaimana anggaran tersebut diarahkan, dikawal, dan dipertanggungjawabkan dengan transparansi yang tinggi. [suf]