Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah berencana memberlakukan pembatasan terhadap truk sumbu tiga pada saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Namun, pandangan tersebut mendapat tanggapan kritis dari anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), yang berpendapat bahwa pembatasan tersebut justru bisa menghambat percepatan arus logistik yang sangat dibutuhkan pada akhir tahun, menjelang target pembangunan 2025.
Menurut BHS, pada periode akhir tahun, kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung sangat bergantung pada kelancaran distribusi logistik. “Pada periode ini dibutuhkan percepatan, dan percepatan pembangunan itu berarti arus logistik tidak boleh terhambat,” ujarnya dalam sebuah wawancara pada Sabtu, 22 November 2025.
Sebagai alternatif, BHS menyarankan agar pemerintah tidak melakukan pembatasan terhadap truk sumbu tiga, melainkan mengatur jalur distribusinya. “Logistik bisa diarahkan melalui jalur utara Jawa, sementara angkutan pribadi dan publik massal dapat diarahkan melalui jalur tengah, jalur tol, dan jalur selatan Jawa,” lanjutnya.
Lebih lanjut, BHS menjelaskan bahwa jalur utara Jawa memiliki koneksi langsung dengan pelabuhan-pelabuhan besar dan kawasan industri yang ada di wilayah tersebut. Oleh karena itu, mengatur jalur logistik melalui jalur utara dinilai lebih efektif, mengingat mayoritas distribusi logistik menuju ke wilayah kepulauan di utara Jawa dan bahkan ekspor ke luar negeri, seperti Singapura.
“Mayoritas tujuan distribusi logistik menuju ke wilayah kepulauan di utara Jawa atau bahkan keluar negeri seperti Singapura dan lainnya, sehingga ini tidak boleh dihambat dengan larangan logistik,” tegas BHS.
Jika pembatasan diterapkan, menurut BHS, risiko yang paling mungkin terjadi adalah keterlambatan dalam pengiriman barang, yang berujung pada biaya tambahan atau demurrage. “Jika logistik terhambat, maka akan muncul risiko demurrage—penalti atau denda akibat keterlambatan pengiriman barang,” jelasnya. Akibatnya, harga logistik Indonesia menjadi tidak kompetitif jika dibandingkan dengan negara lain, yang tentu akan berdampak pada perekonomian nasional.
BHS juga menekankan bahwa truk sumbu tiga justru membantu mempercepat distribusi logistik karena memiliki kapasitas yang lebih besar dan lebih efisien. “Truk atau angkutan logistik sumbu 3 itu justru membantu percepatan distribusi logistik ke daerah dan pelabuhan untuk menuju negara lain,” katanya.
Sebagai negara yang sedang berfokus pada pemulihan ekonomi, BHS mengingatkan bahwa kelancaran logistik adalah kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditetapkan antara 6–8 persen oleh Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan, pengaturan logistik yang lancar akan mendukung pencapaian target tersebut.
“Jika truk logistik ini tidak bisa jalan, akan mengakibatkan kelangkaan barang, dan harga logistik akan mahal. Ini akan memicu inflasi yang tinggi, yang tentu merugikan masyarakat,” tegas BHS, yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.
Sebagai solusinya, BHS menegaskan bahwa pengaturan jalur kendaraan logistik yang tepat oleh Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri sangat penting. “Kendaraan pribadi dan publik massal bus tetap lancar, dan logistik tetap bergerak tanpa mengganggu. Jadi intinya, yang dibutuhkan adalah pengaturan jalur, bukan pembatasan,” pungkasnya. [tok/suf]