Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memamerkan capaian sistem pembayaran yang digagas oleh Bank Indonesia (BI), yakni Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di dalam pidato perdananya mewakili delegasi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twenty (G20).
Indonesia, ujar Gibran, turut menyampaikan komitmen dalam hal inklusi keuangan seperti penerapan sistem pembayaran dengan Quick Response Code Indonesian Standar atau QRIS.
“Sistem pembayaran QRIS kami menunjukkan bagaimana solusi digital yang sederhana dan bebriaya murah bisa mendorong partisipasi dalam ekonomi dan meminimalkan ketimpangan,” ucapnya dikutip dari siaran daring YouTube G20 South Africa, Sabtu (22/11/2025).
Tidak hanya itu, lanjut Gibran, Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam dialog ekonomi cerdas (intelligence economy). Hal itu kendati teknologi-teknologi yang bermunculan seperti aset kripto dan token digital, termasuk bitcoin, bisa menciptakan peluang dan risiko.
“Indonesia memercayai bahwa setiap negara berhak memetakan jalur pembangunannya, karena tidak ada model tunggal yang bisa sesuai untuk semua. Tidak ada yang namanya metode terbaik, kerja sama harus memperkuat, bukan mendikte. Kerja sama harus membangun, bukan untuk menciptakan ketergantungan,” terangnya.
Adapun dari sisi pembiayaan berkelanjutan, mantan Wali Kota Solo itu meminta agar ambisi tersebut didorong lebih jauh guna menutup kesenjangan serta mengejar adaptasi, mitigasi serta transisi yang berkadilan.
Dia berpesan bahwa dunia membutuhkan pembiayaan yang lebih terjangkau, dapat diprediksi dan setara khususnya bagi negara-negara berkembang. Mekanisme yang bisa dilakukan yakni melalui keringanan utang, pembiayaan inovatif, pembiayaan campuran maupun mekanisme-mekanisme transisi energi lainnya.
Gibran menyebut di dalam negeri, Indonesia mengalokasikan sekitar US$2,5 miliar (setara Rp41,7 triliun berdasarkan kurs Jisdor BI Rp16.719 per dolar Amerika Serikat) setiap tahunnya.
“Indonesia mengalokasikan lebih dari setengah pembiayaan iklim nasional sekitar US$2,5 miliar setiap tahunnya untuk mendukung UMKM hijau, asuransi pertanian serta infrastruktur yang berketahanan terhadap iklim,” ujar putra dari Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu.