Pasuruan (beritajatim.com) – Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo mengungkapkan sederet hambatan yang mengganjal masuknya investasi industri di wilayahnya kepada pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI dalam sebuah pertemuan resmi. Ia menegaskan bahwa persoalan tata ruang menjadi kendala paling krusial yang membuat daerah sulit bergerak cepat membuka ruang bagi pengembangan kawasan industri.
Menurut Rusdi, problem tata ruang tidak hanya dialami Kabupaten Pasuruan. Kabupaten dan kota lain turut mengalami persoalan yang sama.
“Permasalahan kami sebenarnya satu, yaitu soal tata ruang yang proses penyelesaiannya sangat panjang,” ujar Rusdi.
Ia menyebut aturan yang berbelit membuat pemerintah daerah kesulitan menyediakan lahan yang layak bagi industri.
Kabupaten Pasuruan sebagai daerah penyangga Surabaya dan Sidoarjo dinilai memiliki potensi besar untuk investasi manufaktur. Namun setiap kali investor datang, status pemanfaatan ruang yang belum tuntas kerap menjadi penghalang.
“Perubahan RTRW kami masih menunggu persetujuan dari ATR/BPN Pusat,” kata Rusdi.
Ia menekankan bahwa daerah justru paling memahami kondisi riil lahan masing-masing. Pendataan ulang Lahan Baku Sawah (LBS) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang sedang berlangsung juga memakan waktu panjang, sehingga menambah hambatan penyelesaian tata ruang.
Rusdi menyoroti bahwa sejumlah lahan yang masih tercatat sebagai sawah dilindungi sebenarnya sudah tidak produktif. Wilayah seperti Grati, Winongan, dan Kraton disebut rutin terendam banjir, sehingga tidak lagi memungkinkan untuk bertani.
Banyak sawah di kawasan tersebut berubah menjadi lahan kritis yang tak memberikan manfaat ekonomi. “Lahan kritis ini tidak bisa menghidupi siapa pun jika tetap dibiarkan,” tegasnya.
Ia menilai bahwa apabila lahan tersebut dapat dialihfungsikan untuk industri, peluang investasi dan penyerapan tenaga kerja akan meningkat signifikan. “Jika satu hektare lahan kritis bisa dipakai industri, itu bisa membuka lapangan kerja 100 hingga 200 orang,” ujar Mas Rusdi.
Ia berharap pemerintah pusat memberi ruang lebih besar agar daerah dapat mengoptimalkan potensi lahan untuk peningkatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. [ada/beq]