Jakarta –
Nama Yasika Aulia Ramadhani, perempuan berusia 20 tahun di Sulawesi Selatan, dalam beberapa hari terakhir menjadi sorotan publik. Ia diketahui mengelola total 41 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis (MBG) yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di wilayah tersebut.
Yasika merupakan putri sulung dari Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Yasir Machmud. Ia menjabat sebagai Pembina Yayasan Yasika Group, yayasan yang diketahui menjadi pengelola puluhan dapur MBG itu.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan publik soal potensi monopoli pengelolaan SPPG di satu wilayah.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan tidak ada praktik monopoli dalam penetapan SPPG.
Menurut Dadan, seluruh proses pengajuan SPPG dilakukan sepenuhnya melalui portal resmi.
“BGN tidak mengenal siapa yang mengajukan karena mekanismenya berbasis portal. Yang kami kedepankan adalah profesionalisme dan kelengkapan dokumen,” ujarnya saat dihubungi detikcom Kamis (20/11/2025).
BGN juga menegaskan lembaganya telah menerapkan pembatasan jumlah SPPG yang dapat dimiliki oleh satu yayasan.
Pembatasan ini dikecualikan hanya bagi SPPG yang melekat pada institusi tertentu, misalnya sekolah atau lembaga pemerintahan.
Dadan menyebut percepatan pembentukan SPPG merupakan langkah strategis untuk memastikan hak anak Indonesia dalam memperoleh akses gizi seimbang terpenuhi.
“BGN sangat terbantu dengan kecepatan pembentukan SPPG, seirama dengan percepatan untuk memenuhi hak anak Indonesia atas akses gizi dengan menu seimbang,” katanya.
Dadan juga menyampaikan apresiasi kepada siapa pun yang bersedia berinvestasi dan berpartisipasi dalam program MBG.
“BGN mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang telah bersedia berinvestasi. Itu kan investasi, itu bukan uang negara, dan menjadi pejuang merah putih dalam mewujudkan program MBG dalam tempo singkat,” lanjut dia.
Meski demikian, sejumlah pihak masih meminta agar pemerintah memperkuat transparansi dan mekanisme pengawasan untuk memastikan penyelenggaraan program MBG berjalan sesuai prinsip keadilan dan akuntabilitas.
(naf/naf)