Bondowoso, (beritajatim.com) — Rencana penanaman ribuan pohon alpukat di kawasan padang savana Kawah Wurung Bondowoso berujung polemik setelah viral di media sosial. Perhutani, DPRD, dan Disparbudpora menyatakan bahwa kekisruhan ini berawal dari kesalahan teknis dalam penentuan lokasi dan miskomunikasi terkait tumpang tindih kerja sama di area tersebut.
Administratur Perhutani KPH Bondowoso, Misbakhul Munir, menegaskan bahwa polemik memang berawal dari kekeliruan lokasi. Dalam peta kerja Perhutani, satu petak lahan di Kawah Wurung ternyata memiliki dua kerja sama aktif: satu untuk usaha budidaya alpukat, satu lagi untuk pengembangan wisata.
“Yang beririsan dengan kawasan wisata Kawah Wurung itu petak 92c. Saat ini sudah kami alihkan ke petak yang memang tempatnya alpukat,” jelas Misbakhul Munir, Rabu, 19 November 2025.
Ia menekankan bahwa Perhutani belum melakukan penanaman pohon alpukat, melainkan baru menggali lubang sebagai persiapan. Rencana awal menargetkan 3.000 pohon alpukat yang membutuhkan area 30–40 hektare.
Sebagian besar penolakan muncul karena area savana merupakan ikon pariwisata Bondowoso dan tidak boleh disentuh pembangunan jenis apa pun.
Munir mengaku Perhutani berada dalam posisi dilematis. Tahun sebelumnya, pegiat lingkungan meminta kawasan tersebut dihijaukan. Namun di sisi lain, wisatawan dan pengelola menuntut savana dipertahankan apa adanya sebagai nilai jual pariwisata. “Jadi kami dilema. Satu sisi disuruh menghijaukan, satu sisi mempertahankan keasrian wisata,” ujarnya.
Rencana lokasi kini dialihkan ke kawasan agroforestry sayur, namun Perhutani masih melakukan pengukuran dan rembuk dengan masyarakat penggarap.
Ia menyebut perpindahan ini harus dilakukan hati-hati karena berpotensi menimbulkan gesekan. “Silakan tanami yang masih kosong, tetapi tanaman sayurnya jangan dihilangkan dan hutannya jangan ditebang,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad, menilai keputusan pembatalan penanaman di Kawah Wurung adalah langkah tepat. Ia menegaskan kawasan tersebut merupakan salah satu kawasan strategis pariwisata Bondowoso, sehingga perencanaan apa pun harus melewati kajian matang dan sesuai dengan regulasi tata ruang.
“Kami harap ke depan, rencana membuat wilayah penghijauan atau lainnya harus betul-betul dikaji. Ada payung hukum, ada RT/RW dan AD/TR, serta klausul kerja sama antara pemkab, Perhutani, dan BUMN lain,” jelasnya dikonfirmasi terpisah.
Sinung mengakui bahwa ada sebagian pihak yang mendukung penanaman alpukat dengan alasan untuk menghambat mobil jeep yang kerap keluar-masuk savana secara liar, sehingga merusak keasrian. Namun ia menilai langkah tersebut bukan solusi.
“Seharusnya bisa ada larangan kendaraan roda empat masuk area savana, atau dibuatkan jalur khusus agar tidak liar,” ujar legislator PDIP tersebut.
Sinung mengapresiasi Perhutani karena membatalkan rencana itu dan meyakini masih banyak lahan lain yang membutuhkan penghijauan. Ia juga menilai alpukat sulit berbuah jika ditanam di lingkungan savana Kawah Wurung.
Plt Kepala Disparbudpora Bondowoso, Andrie Antio Zola, menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan pegiat wisata yang turut mengawal kelestarian kawasan tersebut.
Menurut Zola, dukungan publik di media sosial menunjukkan bahwa warga Bondowoso sangat peduli terhadap keberlanjutan wisata daerah. “Komunikasi terakhir dengan Perhutani menyebut rencana reboisasi akan dilakukan di titik lain. Untuk lokasinya kami masih menunggu update,” katanya.
Ia menegaskan bahwa padang savana Kawah Wurung tidak akan disentuh reboisasi, karena merupakan ikon wisata Bondowoso dan menjadi objek favorit para kreator konten, mulai dari YouTuber, influencer, hingga artis.
Andrie juga mengakui bahwa polemik ini muncul karena adanya miskomunikasi antara lembaga terkait. Pihaknya berkomitmen untuk lebih berhati-hati dan melakukan kajian mendalam dalam setiap rencana pengembangan di kawasan wisata. (awi/kun)