Pamekasan (beritajatim.com) – Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur menilai proses mutasi dan rotasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, belum sepenuhnya tuntas sekalipun dilakukan secara profesional dan proporsional.
Terlebih dalam mutasi pejabat eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama di Peringgitan Dalam Mandhapa Aghung Ronggosukowati, Jl Pamong Praja Nomor 1 Pamekasan, Selasa (18/11/2025). Masih terdapat jabatan yang diisi Pejabat Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt).
Di antaranya Taufikurrahman yang dipercaya sebagai Plh Sekretaris Daerah (Sekda), Dodit Kirnadi sebagai Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), dr Syaiful Hidayat sebagai Plt Direktur RSUD dr Slamet Martodirdjo Pamekasan.
Termasuk juga Saudi Rahman yang dikukuhkan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPA-KB), juga mendapat mandat sebagai Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
“Kami kira mutasi kali ini cukup profesional dan proporsional, karena sudah menempatkan pejabat pada posisinya. Tetapi masih ada Plt, termasuk juga eselon belum diadakan beragam notasi. Sehingga walaupun mutasi bagus, tetapi masih terkesan setengah hati,” kata Ali Masykur.
Karena itu Pemkab Pamekasan, diminta agar segera bisa kembali melakukan rotasi lanjutan agar seluruh jabatan terisi pejabat definitif. “Hal ini tentu sangat penting, sehingga pelaksanaan program daerah dan visi misi bupati dan wakil bupati dapat berjalan optimal,” ungkapnya.
“Sebagai pimpinan DPRD dan mewakili masyarakat, kami harap kembali ada mutasi tanpa harus menunggu (waktu) lama. Artinya segera lakukan perombakan kembali, karena visi misi Bupati Kiai Kholil (sapaan akrab KH Kholilurrahman) harus diselesaikan dan dituntaskan oleh pejabat baru,” sambung politisi muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan.
Bahkan pihaknya juga menegaskan jika perombakan besar tersebut lebih baik dilakukan pada masa awal kepemimpinan, sehingga seluruh perangkat daerah bisa langsung bekerja maksimal tanpa harus dihantui perubahan dan pergantian di tengah jalan.
“Artinya daripada nanti di tengah perjalanan masih ada rotasi lagi, lebih baik di tahun pertama ini dilakukan mutasi besar-besaran sebagai upaya mengakselerasi visi dan misi Bupati dengan komposisi pejabat yang benar-benar siap,” pungkasnya. [pin/ted]