Bojonegoro (beritajatim.com) — Total transaksi dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui e-katalog Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mencapai Rp788.537.198.438 pada tahun 2025. Jumlah itu cukup banyak jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Timur.
Guna mengapresiasi penggunaan sistem elektronik pengadaan barang dan jasa itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang terbanyak dalam penggunaan e-katalog sebagai bagian dari transformasi layanan publik dalam gelaran E-Purchasing Award 2025.
Termasuk Pemkab Bojonegoro mendapat rangking kedua kategori Pemkab/Pemkot dengan transaksi terbanyak dalam pemanfaatan pengadaan barang/jasa melalui katalog elektronik (e-katalog).
Rangking dua yang diberikan itu menempatkan Bojonegoro sebagai salah satu daerah dengan pemanfaatan e-purchasing serta angka yang menunjukkan komitmen kuat daerah dalam mengoptimalkan layanan pengadaan berbasis digital.
“Capaian ini merupakan hasil kerja bareng seluruh perangkat daerah yang terus mendorong penggunaan sistem pengadaan digital,” ujar Bupati Bojonegoro Setyo Wahono yang menerima langsung penghargaan di Surabaya, Rabu (19/11/2025).
Setyo Wahono menegaskan, dengan penghargaan yang diterima tersebut, diharapkan bisa membawa Kabupaten Bojonegoro bergerak menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan cepat.
“Pemanfaatan e-katalog bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal mindset baru dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tambahnya.
Dengan raihan ini, lanjut Bupati kelahiran Desa Dolokgede Kecamatan Tambakrejo itu, Pemkab Bojonegoro berkomitmen untuk terus meningkatkan penggunaan e-katalog, mendorong transparansi, serta memastikan layanan publik semakin cepat, mudah, dan nyaman bagi masyarakat.
Dengan proses pengadaan yang lebih cepat dan transparan, lanjut Wahono, pelaksanaan berbagai program mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga layanan publik lainnya dapat berjalan lebih efektif dan tepat waktu guna mendukung pembangunan daerah. [lus/suf]