Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto perlu mematangkan terlebih dahulu perihal ketersediaan internet, listrik, hingga perawatan sebelum menebar 1 juta panel layar televisi interaktif di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)
Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward mengatakan tantangan pertama yang harus diperhatikan di wilayah 3T adalah ketersediaan listrik yang stabil.
Tantangan berikutnya berkaitan dengan kesiapan materi ajar yang dibuat interaktif melalui komputer.
Selain itu, kata Ian, perangkat elektronik seperti panel digital memiliki usia pakai tertentu sehingga aspek pemeliharaan juga menjadi krusial.
“Sehingga perlu diperhatikan after sales atau tempat perbaikan terdekat, waktu perbaikan dan biaya yang dikeluarkan,” kata Ian kepada Bisnis, Selasa (18/11/2025).
Sementara itu, Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai keberhasilan program tersebut membutuhkan jaminan konektivitas internet bagi sekolah-sekolah penerima. Dia mengatakan wilayah yang belum terjangkau layanan internet dapat dimasukkan sebagai daerah kewajiban pelayanan universal atau Universal Service Obligation (USO).
Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno mengatakan menjelaskan untuk melaksanakan tugas pelayanan USO, pemerintah telah menunjuk Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital (BLU Bakti Komdigi).
“Bakti bisa saja bekerja sama dengan penyelenggara jaringan internet yang ada. Bakti dapat mengoptimalkan kapasitas satelit Satria 1, Palapa Ring Fiber Optic (serat optik), Base Transceiver Station (BTS) 4G.
Sarwoto menilai penugasan pemasangan flat panel ini menjadi sinyal kebutuhan digitalisasi pemerintahan akan terus meningkat di berbagai sektor.
Dia menunjukkan dorongan tersebut terlihat dari berbagai inisiatif, seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Government Technology (GovTech), Satu Data Indonesia, Pusat Data Nasional, program Universal Service Obligation (USO) untuk daerah 3T, hingga pembangunan Jaringan Intra Pemerintah.
Karena itu, menurutnya, Mastel memandang perlu dibentuk kembali lembaga sejenis Perumtel sebagai pelaksana utama pemerintahan digital, sementara Peruri tetap berfokus pada aplikasi. Dia menilai bentuk Perusahaan Umum (Perum) akan lebih fleksibel dalam menjalankan fungsi internal maupun eksternal terkait kebutuhan digital pemerintah.
“Sedangkan TelkomGroup fokus kepada penciptaan nilai berbasis korporasi pasar terbuka [B2B atau B2C),” katanya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan percepatan besar dalam digitalisasi pembelajaran pada 2026. Pemerintah berencana memasang tiga panel tambahan untuk setiap sekolah di seluruh Indonesia, yang totalnya mencapai sekitar satu juta unit IFP.
“Tahun depan kita punya sasaran yang lebih besar lagi, tahun depan sasaran kita adalah menambah tiga panel, berarti tiga kelas lagi untuk semua sekolah di Indonesia berarti tahun depan kita akan pasang insyaallah satu juta panel kira-kira,” kata Prabowo saat peluncuran IFP di SMPN 4 Kota Bekasi, Senin (17/11/2025).
Prabowo juga menegaskan daerah 3T menjadi prioritas utama distribusi panel tersebut. Dia mengakui adanya tantangan logistik di sejumlah wilayah, terutama 140 sekolah yang berada di kawasan pegunungan.
“InsyaAllah kita pun akan sampai ke situ dan kita akan dibantu oleh TNI dan Polri supaya semua sekolah akan mendapat kesempatan yang sama,” tegasnya.
Selain distribusi perangkat, Prabowo mengumumkan rencana pembangunan studio pusat di Jakarta untuk memproduksi materi pembelajaran digital yang dapat diakses secara serentak oleh seluruh sekolah. Materi digital tersebut nantinya juga dapat diakses siswa maupun orang tua dari rumah.
“Kalau anak-anak atau orang tua di rumah punya gadget ingin menatar, ingin memberi les anaknya, dia bisa buka dan memberi pelajaran di rumah,” tandasnya.