Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Blegur Prijanggono, menilai kinerja pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2025 ini menunjukkan perkembangan positif. Dia menyebut pendapatan daerah tercatat meningkat sekitar empat persen, meski pemerintah pusat melakukan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang berlaku untuk seluruh provinsi di Indonesia.
Menurut politisi Golkar itu, kondisi tersebut menuntut Pemprov Jatim lebih cermat menentukan sektor prioritas. Ia menekankan pentingnya menjaga Indikator Kinerja Utama (IKU) tetap stabil di tengah penyesuaian anggaran.
“Pendapatan kita sebenarnya sudah bagus, tinggal bagaimana Pemprov bijak mengatur prioritas mana yang harus didahulukan,” ujar Blegur, Senin (17/11/2025).
Terkait pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Blegur yang juga Koordinator Komisi C menjelaskan bahwa tujuan utama pansus adalah membantu pemerintah provinsi menilai performa seluruh BUMD secara lebih terarah.
Ia menegaskan bahwa BUMD memiliki peran strategis sebagai penambah pendapatan asli daerah untuk kemudian dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan. Blegur menyampaikan bahwa tidak semua BUMD memiliki performa seragam. Ada yang memberikan dividen cukup baik, ada yang masih lemah, dan sebagian lainnya dinilai tidak berjalan optimal.
Pansus BUMD diharapkan mampu menyusun rekomendasi konkret sehingga Gubernur Jawa Timur dapat mengambil langkah yang paling tepat untuk memperbaiki pengelolaan usaha daerah. “Semangat dari pansus ini bukan menyudutkan, tapi memastikan peran BUMD bisa maksimal. Kalau ada yang sudah baik, kita dorong. Kalau ada yang kurang, kita perbaiki. Tujuannya jelas untuk masyarakat Jawa Timur,” tegasnya. [asg/kun]