Madiun (beritajatim.com) – Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Putri meninjau langsung stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Besar Kota Madiun, Senin (17/11/2025). Kunjungan ini dilakukan bersama Wakil Wali Kota Madiun, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta rombongan Kementerian Perdagangan untuk memastikan kesiapan pasokan jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Dalam kunjungannya, Dyah Roro menegaskan bahwa pemerintah pusat terus memantau pergerakan harga di berbagai daerah sebagai langkah mitigasi gejolak pasar. Ia menyampaikan bahwa setiap komoditas yang ditemukan dijual di atas harga acuan atau harga eceran tertinggi (HET) akan dicatat dan dipetakan untuk perbaikan distribusi ke depannya.
“Salah satu langkah kami adalah memastikan harga aman dan stabil. Kalau ada harga di atas acuan atau HET, kita akan catat dan mapping bagaimana memperbaiki distribusinya,” jelasnya di sela-sela pemantauan.
Wamendag juga mengapresiasi inovasi Pemerintah Kota Madiun melalui keberadaan Warung Tekan Inflasi yang berada di depan Pasar Besar. Ia menyebut inovasi ini tidak dimiliki semua daerah dan berfungsi menjaga harga tetap stabil ketika stok pasar menipis.
“Ini inovasi yang patut diapresiasi. Ketika stok di pasar habis, masih ada pasokan dari warung ini. Stok terjaga, harga tidak naik,” ujarnya.
Sejumlah komoditas strategis seperti minyak goreng, beras, bawang merah, bawang putih, dan buah-buahan dilaporkan dalam kondisi stabil. Dyah Roro memastikan kebutuhan masyarakat menjelang Nataru terpenuhi.
“Tadi minyak stabil, beras stabil, bawang-bawangan juga stabil. Menjelang Nataru semuanya aman sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi,” katanya.
Terkait kenaikan harga telur di beberapa wilayah, Wamendag menjelaskan kenaikan tersebut berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan untuk program prioritas pemerintah, termasuk bantuan pangan MBG. Program ini disebut memberi dampak positif bagi pedagang karena memastikan permintaan rutin.
“Program MBG ini prioritas Pak Presiden. Pedagang sekarang punya langganan tetap, salah satunya SPPG. Tantangannya menjaga keseimbangan antara kebutuhan lintas daerah dan pasokan untuk masyarakat luas,” terangnya.
Dyah Roro menegaskan bahwa pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas kementerian apabila ke depan ditemukan kendala ketersediaan maupun distribusi. Kerja sama dengan Badan Pangan Nasional juga akan dioptimalkan untuk memantau komoditas non-minyak goreng demi menjaga stabilitas harga di seluruh daerah.
“Sinergi lintas kementerian adalah kunci, dan itu yang diharapkan Bapak Presiden kepada kami,” pungkasnya. [rbr/beq]