Surabaya (beritajatim.com) – Proses pembangunan kembali Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny dipastikan harus bergeser lokasi. Pemicunya, rencana tersebut terganjal pada sisi lahan.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengungkapkan ini adalah konsekuensi dari status lahan lama yang saat ini sedang diproses hukum di Polda. Keputusan ini mendesak. Hampir 2.000 santri di sana kesulitan akses pendidikan pasca-sekolah mereka roboh.
“Tanah yang itu kan tidak bisa kita utak-atik karena sedang diproses di Polda. Mereka kemudian menyerahkan tanah lain (sebagai pengganti),” ujar Dody di Universitas Airlangga, ditulis Sabtu (15/11/2025).
Meskipun lokasi baru sudah disiapkan pihak Ponpes, Dody memastikan jajarannya tak akan terburu-buru. Seluruh proses teknokratis harus dipenuhi, mengingat pembangunan akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Teknokratisnya mesti benar. Kan disampaikan ada tanah baru itu kan. Kita cek tanahnya itu seperti apa, tanahnya siapa,” jelas Dody.
Anggaran APBN memang sudah dipastikan. Namun, Dody mengakui penetapan besaran anggaran masih menunggu selesainya studi kelayakan (Feasibility Study atau FS) di lahan baru.
“Proses-proses FS-nya lagi berjalan. Ada kajian FS, kemudian mengajukan penganggaran ke Kementerian Keuangan,” katanya.
Pergantian lokasi ini menambah daftar pekerjaan teknis yang harus diselesaikan, termasuk verifikasi lingkungan dan legalitas.
“Kita mesti cek Amdal-nya (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) ada apa nggak. Terus teknokratisnya mesti kita kerjakan,” urai Dody.
Menurutnya, tahap akhir yang krusial adalah pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dody menargetkan proses konstruksi dapat dimulai secepatnya, meskipun ada penyesuaian terkait lahan ini.
“Mulai start-nya kita upayakan secepat-cepatnya. Tapi kan teknokratisnya mesti benar,” pungkasnya. [ipl/beq]