Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra menegaskan bahwa pencegahan pernikahan dini harus menjadi prioritas bersama di tengah berbagai program pembangunan keluarga. Pernyataan tersebut disampaikan saat mengukuhkan Ketua dan Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto periode 2025–2030 di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), sebuah momentum penting dalam memperkuat peran PKK sebagai garda terdepan ketahanan keluarga.
Menurut Gus Barra, praktik pernikahan usia anak masih menjadi tantangan serius karena menimbulkan dampak multidimensi terhadap kehidupan keluarga.
“Pernikahan dini dapat berdampak negatif pada psikologis anak, meningkatkan risiko perceraian, serta memperbesar potensi kemiskinan. Saya berharap PKK turut aktif memerangi praktik tersebut melalui edukasi kepada masyarakat,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa PKK memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan keluarga, sehingga dapat menjadi motor perubahan dalam memberikan pemahaman mengenai risiko kesehatan, sosial, dan ekonomi akibat pernikahan dini. Gus Barra juga meminta para kader memperkuat edukasi dalam isu-isu lain, seperti pencegahan penyalahgunaan narkoba dan penguatan ketahanan keluarga, agar anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan aman.
Dalam kesempatan itu, Bupati Mojokerto juga mengapresiasi kontribusi PKK dalam upaya penurunan stunting yang turut membawa Kabupaten Mojokerto meraih Dana Insentif Fiskal (DIF) sebesar Rp6,9 miliar pada 2025. Pemerintah daerah berharap pengurus baru semakin solid dalam memperluas kampanye pencegahan pernikahan dini sampai tingkat desa, sejalan dengan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.
Ketua TP PKK Kabupaten Mojokerto periode 2025–2030, Shofiya Hanak Al Barra, mengajak seluruh pengurus untuk bekerja dengan tanggung jawab dan terus berinovasi demi meningkatkan kualitas keluarga.
“PKK harus menjadi energi positif dalam mendorong keluarga yang berdaya saing, sejahtera, dan berakhlak mulia,” tegasnya.
Pengukuhan pengurus yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/389/HK/416-012/2025 tersebut dihadiri sekitar 200 peserta, meliputi TP PKK kecamatan, Dharma Wanita, PERWOSI, dan GOW. Kegiatan juga dirangkaikan dengan Pertemuan Rutin Pleno PKK bertema
“Komunikasi Efektif dalam Berorganisasi”, yang menghadirkan materi penguatan komunikasi organisasi serta sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba.
Pemerintah Kabupaten Mojokerto optimistis bahwa sinergi dengan berbagai organisasi perempuan dapat mempercepat terwujudnya keluarga yang berdaya, sejahtera, dan mampu menghadapi berbagai tantangan sosial di masa mendatang. [tin/beq]