Gresik (beritajatim.com) – Menjelang tutup tahun 2025, anggota DPRD Gresik sibuk turun ke bawah (Turba) ke masyarakat desa, dan komunitas nelayan. Wakil rakyat ini jemput bola bagian dari fungsi pengawasan sekaligus penyusunan program prioritas pada tahun anggaran berikutnya.
Anggota Komisi III Ahmad Kusrianto mengatakan, dirinya sengaja turba ke masyarakat desa untuk mendengarkan langsung keluhan masyarakat mengenai masih banyaknya Government Ground (GG), atau tanah negara yang dimiliki oleh perorangan. Serta aset desa yang belum terarsip dengan lengkap.
“Seluruh hasil monitoring keluhan yang disampaikan masyarakat maupun perangkat desa segera disampaikan ke dinas terkait,” katanya, Jumat (14/11/2025).
Di Desa Balongpanggang, Kecamatan Balongpanggang. Anton sapaan akrabnya menyatakan melalui serap aspirasi ini. Pemuktahiran data aset desa terus dilakukan. Pasalnya, jika dikelola dengan baik bisa menjadi pendapatan yang hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami ingin memastikan seluruh usulan dapat ditampung, dan diperjuangkan dalam rapat pembahasan anggaran. Yang pasti endingnya adalah masyarakatnya akan lebih maju,” tuturnya.
Sementara itu, Plt Camat Balongpanggang Nursalim menuturkan, dari aspirasi ini keluhan warganya mengenai status GG desa bisa lebih jelas lagi.
“Permasalahan itu sampai sekarang masih menjadi kendala di sejumlah desa di tempat kami. Mohon segera dituntaskan supaya statusnya jelas,” urainnya.
Hal senada juga dilakukan oleh Imron Rosyadi yang juga anggota komisi III. Dirinya mendatangi komunitas nelayan di Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujungpangkah.
Di sentra pengelolaan dan budidaya ikan tersebut, Imron mendengarkan serta mencatat keluhan perwakilan tiga kelompok mulai dari petani tambak, nelayan dan perempuan pesisir.
“Kita tidak bisa menyelesaikan masalah nelayan tanpa melihat ekosistemnya, termasuk petani tambak dan peran besar perempuan pesisir dalam menopang ekonomi keluarga,” urainya.
Anggota dewan muda ini berkomitmen seluruh masukan dikawal dan diperjuangkan di parlemen supaya bisa mendapatkan skala prioritas anggaran.
Munawar salah satu petani tambak budidaya ikan mengaku dirinya lega bisa menyampaikan uneg-unegnya ke anggota dewan. Sebab, selama ini dirinya kesulitan mendapat pupuk karena aturannya sudah dicabut oleh pemerintah.
“Kalau bisa subsidi pupuk buat petani tambak direalisasikan lagi karena dampaknya sangat membantu dan meringankan beban biaya bagi budidaya ikan,” pungkasnya. [dny/ian]