Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, dan transparan. Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan bertema “Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)” yang digelar di salah satu hotel di Kecamatan Magersari, Kamis (13/11/2025).
Dalam arahannya, Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita ini menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem pengawasan internal serta memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan berjalan optimal.
“Tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan proses pengawasan yang selama ini dilakukan, sekaligus mengevaluasi hasilnya secara langsung,” ujar Ning Ita.
Ia menekankan pentingnya penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan agar tidak terjadi anomali data dan seluruh proses berjalan secara linier. Ning Ita menilai, rakor pengawasan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkot Mojokerto dalam membangun birokrasi yang profesional, transparan, dan berdaya saing tinggi.
“Kita ingin birokrasi yang berintegritas dan akuntabel. Harapannya, ada masukan konstruktif dari BPKP untuk perbaikan ke depan. Ini bentuk komitmen kami agar visi mewujudkan Kota Mojokerto yang maju dan berdaya saing bisa tercapai sesuai target,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ning Ita mengungkapkan capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mencapai 93 persen, sementara tindak lanjut dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berada di angka 83 persen.
Ia juga menyampaikan bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) Kota Mojokerto saat ini mencapai 77,29, menempatkannya di peringkat kedua se-Jawa Timur.
“Dalam sisa waktu 1,5 bulan ini, saya berharap capaian ini bisa kita tuntaskan. Ini harus menjadi atensi bagi para pimpinan perangkat daerah untuk berkomitmen menyelesaikan target. Tahun depan, kita harus bisa peringkat pertama,” tandasnya.
Ning Ita juga menegaskan bahwa kinerja SPI harus sejalan dengan Monitoring Center for Prevention (MCP) milik KPK, yang saat ini sudah menempatkan Mojokerto sebagai kota dengan nilai tertinggi di Jawa Timur. “Kalau MCP kita terbaik, maka SPI juga harus selaras menjadi yang terbaik,” pungkasnya.
Rakor tersebut menghadirkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Abdul Chair, sebagai narasumber, serta diikuti seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkot Mojokerto. [tin/kun]