Tito Karnavian: Kebijakan Pemda Harus Berdasarkan Data dan Teori yang Teruji

Tito Karnavian: Kebijakan Pemda Harus Berdasarkan Data dan Teori yang Teruji
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, setiap kebijakan publik yang akan diambil kepala daerah harus dibuat berdasarkan teori yang teruji dan data saintifik yang kuat. 
Tanpa fondasi ilmiah yang jelas, kata dia, kebijakan hanya akan menjadi langkah coba-coba yang berisiko gagal.
“Teori yang tidak diterjemahkan ke dalam kebijakan hanya akan menjadi diskusi akademik yang indah, tetapi tidak bisa direalisasikan,” ujar Tito dalam siaran pers, Senin (10/11/2025). 
Oleh karena itu, ia meminta gubernur dan bupati untuk membuat kebijakan berdasarkan teori yang sudah teruji dan data yang kuat. 
Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sriwijaya itu juga menekankan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan dan penyeimbang pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan publik. 
Tito berharap, kampus tidak hanya menjadi tempat pendidikan, tetapi juga aktif memberikan masukan berbasis ilmiah kepada pemerintah.
“Perguruan tinggi terdiri dari orang-orang dengan kapasitas intelektual tinggi yang bisa mengubah budaya masyarakat,” sebutnya. 
Oleh karenanya, kata Tito, universitas harus sering memberi masukan berdasarkan referensi dan data ilmiah yang akurat. 
Dia menegaskan, perguruan tinggi juga harus menjadi penyeimbang (
counterbalance
) dalam kebijakan publik—bukan oposisi, tetapi mitra strategis yang menyampaikan pandangan objektif dan berbasis riset.
Tito menilai, untuk membuat fungsi itu berjalan optimal, dibutuhkan kekompakan seluruh elemen kampus, mulai dari rektor dan jajaran pimpinan, mahasiswa, hingga senat akademik.
“Rektor dan jajarannya harus kompak, begitu juga senat akademik. Hanya dengan soliditas internal, perguruan tinggi bisa menjalankan peran strategisnya dalam mendukung pembangunan nasional,” katanya.
Selain itu, Tito juga menekankan pentingnya aparatur pemerintahan yang profesional dan efisien untuk menjalankan administrasi pemerintahan dengan baik.
“Kita perlu aparatur pemerintahan yang mampu menjalankan administrasi secara efektif dan efisien. Tanpa itu, kebijakan yang baik sekalipun tidak bisa berjalan optimal,” tegasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.