Bondowoso (beritajatim.com) – Pengurus Daerah Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Bondowoso resmi dilantik di Hotel Ijen View, Minggu (9/11/2025).
Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memperkuat peran dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa.
Ketua PABPDSI Jawa Timur, Oetomo Sapto Amin, dalam sambutannya menegaskan bahwa seluruh anggota BPD memiliki tanggung jawab besar untuk menyukseskan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih.
Menurutnya, keberadaan BPD di setiap desa menjadi ujung tombak dalam memastikan kebijakan nasional dapat diterapkan di tingkat desa.
“Sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, salah satu tugas kita adalah menyukseskan pembentukan Koperasi Merah Putih. Di Indonesia ada sekitar 560 ribu anggota BPD, dan di Jawa Timur jumlahnya mencapai 55.118 orang. Ini potensi besar untuk ikut mendorong ekonomi rakyat,” ujarnya.
Oetomo menjelaskan, ada tiga peran utama BPD dalam tata kelola pemerintahan desa. Pertama, membahas dan menyetujui anggaran desa (APBDes) bersama kepala desa dan perangkatnya.
Kedua, mengawasi jalannya pemerintahan desa agar sesuai regulasi. Ketiga, mendukung pelaksanaan program pemerintah pusat, termasuk program prioritas presiden.
“Kita di tingkat desa harus mampu mendorong optimalnya program bapak presiden. Presiden ke-7 (Joko Widodo) punya anak emas BUMDes, sementara Presiden ke-8 (Prabowo Subianto) punya anak emas Koperasi Merah Putih. Semua program itu harus bisa bersinergi dari bawah,” tegasnya.
Oetomo juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara BPD dan kepala desa. Ia menilai masih ada sejumlah BPD yang belum dilibatkan dalam pembahasan anggaran atau kebijakan desa.
“Ke depan, kita harus bekerja bersama. Tidak boleh ada lagi BPD yang tidak dilibatkan. Pemerintahan desa harus solid untuk kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua PABPDSI Bondowoso, Sucipto, mengatakan bahwa setelah pelantikan ini pihaknya akan segera membentuk kepengurusan PABPDSI di tingkat kecamatan.
“Jumlah BPD di Bondowoso sekitar 1.460 orang. Setelah ini kami akan membentuk pengurus di 23 kecamatan dan menggelar bimbingan teknis agar para anggota lebih memahami peran dan fungsinya,” ujarnya.
Sucipto mengakui, masih ada sebagian anggota BPD yang belum aktif atau tidak dilibatkan dalam pembahasan APBDes. Melalui kegiatan Bimtek, pihaknya ingin memperkuat kapasitas dan komunikasi antara BPD dan pemerintah desa.
“Kami ingin mempererat sinergi. Karena itu kami akan menggandeng teman-teman SKAK (Sentra Komunikasi Antar Kepala Desa) dan PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) Bondowoso, supaya semua program berjalan sesuai regulasi dan berpihak kepada masyarakat,” jelasnya. (awi/but)