Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan 1,4 juta hektare (ha) hutan adat merupakan bentuk kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap lingkungan dan masyarakat adat.
Hal tersebut disampaikan Menhut Antoni saat mendampingi Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo dalam Climate Summit di Belem, Brasil, Kamis (6/11/2025).
“Bagian dari keperdulian Pak Presiden terhadap lingkungan sekaligus untuk masyarakat yang selama ini termajinalkan,” ujar Antoni dikutip Jumat (11/4/2025).
Antoni menegaskan kembali komitmen Indonesia memberikan 1,4 juta hektare hutan adat untuk masyarakat. “Tadi juga ada komitmen pemerintah Indonesia, untuk memberikan hak seluas 1,4 juta hektare kepada masyarakat hukum adat,” tandas Antoni.
Dalam acara tersebut, Hashim Djojohadikusumo menjadi pembicara mewakili Presiden Prabowo Subianto. Selain didampingi Raja Juli Antoni, Hashim juga didampingi Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol selama rangkaian COP 30 ini. Ketiganya merupakan delegasi yang diutus oleh Prabowo.
Dalam pidatonya di acara tersebut, Hashim mengumumkan secara resmi kepada dunia komitmen Prabowo dalam mengalokasikan 1,4 juta hektare hutan adat. Hasyim menyebut hal ini akan dilakukan dalam waktu empat tahun ke depan.
“Awal tahun ini Presiden Prabowo secara resmi mengumumkan kepada dunia komitmen kami yang berani untuk mengakui dan mengalokasikan 1,4 juta hektare dari hutan adat untuk masyarakat adat dan lokal dalam waktu empat tahun ke depan,” jelas Hashim.
Sebelumnya, dalam United for Wildlife Global Summit dan High-Level Ministerial Roundtable (4/11/2025) yang diselenggarakan oleh Yayasan Kerajaan Pangeran dan Putri Wales di Rio de Janeiro, Brasil, Menhut Antoni menjelaskan bahwa pada Maret 2025, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Khusus Percepatan Pengakuan Hutan Adat. Menurut dia, satgas tersebut sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan menetapkan target untuk mengakui 1,4 juta hektare hutan adat baru selama periode 2025–2029.
“Pengakuan hutan adat bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, tetapi juga telah terbukti mengurangi laju deforestasi sebesar 30–50%, menurut data SOIFO 2024,” pungkas Antoni.