KPU Kota Kediri Lakukan Pemutakhiran Data Pemilih di Ponpes Wali Barokah Pasca Pilkada 2025

KPU Kota Kediri Lakukan Pemutakhiran Data Pemilih di Ponpes Wali Barokah Pasca Pilkada 2025

Kediri (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri melanjutkan program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Wali Barokah Kediri. Kunjungan ini bertujuan untuk memverifikasi dan memastikan akurasi data pemilih di lokasi khusus pasca-pelaksanaan Pilkada.

Rombongan KPU terdiri dari Nia Sari (Divisi Perencanaan Data), Ro’ihaatul Janah (Divisi SDM & Sosialisasi), Adib Seimatus Sofie (Divisi Teknis), dan Imam Murofid (Divisi Hukum).

Sambutan Ketua KPU diwakili Nia Sari yang menyampaikan apresiasi atas kontribusi besar Ponpes Wali Barokah dalam menyukseskan Pilkada Kota Kediri. “Kami berterima kasih kepada Pondok Pesantren Wali Barokah atas kerja sama yang baik. Pelaksanaan Pilkada di Kota Kediri berjalan lancar dan sukses, tanpa adanya gugatan,” ujar Nia.

Ia juga menyebutkan adanya satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) lokasi khusus di lingkungan Ponpes Wali Barokah. “Alhamdulillah santri Wali Barokah tergolong aktif melakukan pemungutan suara, menunjukkan dukungan pondok terhadap proses demokrasi di lokasi TPS khusus pondok ini,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, Nia menjelaskan progres PDPB KPU Kota Kediri yang merujuk pada Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025, dengan DPT Pilkada sebelumnya sebanyak 222.265 pemilih. Total pemilih saat ini (pasca-pleno Oktober) mencapai 228.080 pemilih, mengalami kenaikan 5.815 pemilih.

“Dari total tersebut, terdapat 1.388 pemilih dari lokasi khusus, termasuk Lapas, Ponpes Al-Amin, dan Ponpes Wali Barokah yang sebelumnya tercatat 231 pemilih,” lanjutnya.

Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi KPU RI untuk mengkoordinasikan data terkini di lokasi khusus.
“Harapan kami, apabila dari 231 pemilih tersebut kini sudah tidak lagi berada di Kota Kediri, pihak Pondok dapat memberikan informasi kepada kami agar nama-nama tersebut dapat dihapus dari DPT,” tegas Nia.

Ia menambahkan, KPU dijadwalkan akan melaksanakan pleno penutupan DPT akhir tahun 2025 pada awal Desember.

Sementara itu, Ketua Ponpes Wali Barokah, H. Sunarto, menyambut baik langkah KPU dan menyatakan komitmennya untuk memastikan partisipasi santri dalam setiap pesta demokrasi.

“Kami ingin terus mendorong agar para santri yang telah memiliki hak pilih dapat menggunakan haknya dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemilu merupakan kegiatan konstitusional yang wajib dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, tantangan utama terletak pada pergerakan santri yang cukup tinggi, sehingga data perlu selalu diperbarui.

“Kami selalu berupaya agar penyelenggaraan pemilu berlangsung aman, lancar, dan partisipasi pemilih bisa meningkat,” tambahnya.

Menanggapi permintaan pemutakhiran data 231 pemilih, pihak Ponpes Wali Barokah siap melakukan verifikasi ulang.
“Kami akan mereview kembali data tahun 2024 yang masuk di TPS khusus. Kami akan melakukan penyisiran ulang, dan jika diperlukan, kami siapkan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy,” jelas H. Sunarto.

Ia memohon waktu sekitar satu minggu untuk menyiapkan data tersebut agar seluruh santri yang memenuhi syarat usia dapat tercatat dan menggunakan hak pilihnya pada Pilkada dan Pilpres berikutnya.

“Semoga waktu yang diberikan untuk pemutakhiran data pemilih di TPS khusus cukup untuk menyelesaikannya. Sehingga data tersebut bisa segera menyerahkannya kepada pihak KPU,” tutupnya. [nm/ian]