Fraksi Gerindra Desak Revitalisasi PT Aneka Usaha Jadi BUMD Pangan, Soroti Laba Delta Tirta

Fraksi Gerindra Desak Revitalisasi PT Aneka Usaha Jadi BUMD Pangan, Soroti Laba Delta Tirta

Sidoarjo (beritajatim.com) – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sidoarjo mendorong Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mempercepat revitalisasi PT Aneka Usaha Sidoarjo Perseroda menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan.

Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah sekaligus mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional.

Ketua Fraksi Gerindra sekaligus Anggota Badan Anggaran DPRD Sidoarjo, H. Achmad Muzayin Syafrial, menilai kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong rendah. Dari total PAD sebesar Rp2.719.387.926.931, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya mencapai Rp48.717.618.695 atau naik tipis 1,87 persen dibanding tahun sebelumnya.

“Pemerintah harus segera merevitalisasi PT Aneka Usaha menjadi BUMD Pangan yang mampu memperkuat rantai distribusi dan logistik pangan di Sidoarjo,” kata Muzayin, Sabtu (1/11/2025).

Menurutnya, perubahan orientasi tersebut akan membuka peluang kerja sama dengan petani, UMKM, dan investor melalui skema business to business (B2B) tanpa ketergantungan penuh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti kebijakan laba bersih Perumda Delta Tirta Sidoarjo tahun buku 2024 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Daerah selaku Kuasa Pemilik Modal Nomor 01/SK/PERUMDA-DT/VII/2025. Dalam keputusan itu terdapat reklasifikasi utang usaha meragukan senilai Rp11.034.030.292 yang dimasukkan sebagai laba bersih perusahaan.

“Klausul ini tidak sesuai dengan prinsip akuntansi BUMD. Laba bersih seharusnya berasal dari kinerja operasional nyata, bukan dari koreksi administrasi atau reklasifikasi utang,” jelas Muzayin.

Fraksi Gerindra menegaskan, penataan ulang dua BUMD ini menjadi bagian penting dari strategi memperkuat fondasi fiskal daerah dalam RAPBD 2026. Di tengah tren menurunnya dana transfer dari pusat, langkah tersebut dinilai sebagai upaya konkret mendorong kemandirian fiskal dan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.

“Revitalisasi BUMD Pangan akan menjadi simbol kemandirian fiskal Sidoarjo, sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat melalui stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok,” pungkas Muzayin. [isa/ian]