Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menegaskan pentingnya penerapan manajemen risiko secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto. Hal tersebut disampaikan saat membuka secara daring kegiatan Asistensi Manajemen Risiko yang digelar oleh Inspektorat Kota Mojokerto.
Dalam arahannya, Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita ini menyampaikan bahwa keberhasilan organisasi pemerintah tidak hanya diukur dari capaian program dan kegiatan, tetapi juga dari kemampuan dalam mengantisipasi, mengidentifikasi, serta mengelola berbagai risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan.
“Pengembangan budaya sadar risiko merupakan kunci utama dalam memperkuat penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Upaya tersebut dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yakni peningkatan kesadaran berbudaya sadar risiko, manajemen perubahan budaya risiko organisasi, dan penyempurnaan budaya sadar risiko organisasi,” ungkapnya, Kamis (30/10/2025).
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya komitmen pimpinan dalam mempertimbangkan risiko pada setiap pengambilan keputusan. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk nyata dari pengembangan budaya sadar risiko yang perlu disertai penyampaian informasi berkelanjutan kepada seluruh jajaran, penyediaan program pelatihan manajemen risiko.
“Serta pengintegrasian manajemen risiko ke dalam seluruh proses bisnis organisasi. Langkah-langkah ini menjadi pijakan penting untuk memastikan bahwa budaya sadar risiko benar-benar menjadi bagian dari birokrasi Pemerintah Kota Mojokerto,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita juga menyampaikan bahwa implementasi manajemen risiko di Kota Mojokerto telah sejalan dengan Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan (Fraud Control Plan/FCP). Regulasi tersebut mengintegrasikan pengelolaan risiko dengan manajemen risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Sehingga seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan. Baik strategis, operasional, maupun teknologi informasi memiliki sistem pengendalian risiko yang menyeluruh dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menutup arahannya, Ning Ita berharap kegiatan asistensi ini dapat menjadi sarana bagi seluruh perangkat daerah untuk berbagi pengalaman, memperkuat koordinasi, dan menyamakan persepsi dalam membangun sistem manajemen risiko yang kokoh, efektif, dan berdaya guna.
“Dengan dukungan dan sinergi dari seluruh pihak, saya yakin Pemerintah Kota Mojokerto akan semakin siap menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan, sekaligus memperkuat pondasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” pungkasnya. [tin/ian]
