Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan bahwa sekitar 2 juta lapangan kerja terbuka pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa jumlah tersebut merupakan jumlah serapan tenaga kerja formal, merujuk pada data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
“Dari Kementerian Investasi, bulan September ada kenaikan investasi year-on-year sekitar 14%, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1 juta hingga 2 juta orang. Jadi datanya dari situ,” kata Yassierli dalam temu media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).
Dia melanjutkan, jumlah itu belum memperhitungkan serapan kerja dari berbagai program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, hingga Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP).
Terlepas dari status pekerjaan yang bersifat informal, Yassierli mencontohkan bahwa program MBG dapat menyerap banyak tenaga kerja dengan adanya dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) hingga ekosistem pendukung seperti pemasok bahan makanan.
“Kalau hitungan teori, ada 30.000 SPPG beroperasi, sementara 1 SPPG ada 50 orang. Berarti [serapan tenaga kerja] 1,5 juta orang. Ditambah ekosistemnya sekitar 2,5 juta,” tuturnya.
Kendati demikian, Yassierli menyatakan bahwa data tersebut akan divalidasi secara terperinci melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil sigi hingga periode Agustus 2025 akan dirilis pada November mendatang.
Ketika ditanya perihal angka pemutusan hubungan kerja (PHK), dia enggan membeberkan lebih jauh. Menurutnya, Kemnaker terus melakukan monitor hingga saat ini.
Dalam perkembangan sebelumnya, Kemnaker mencatat jumlah pekerja yang terdampak PHK bertambah 830 orang, sehingga totalnya menjadi 44.333 orang sepanjang Januari-Agustus 2025.
Jumlah pekerja yang terkena PHK pada bulan kedelapan tahun ini tercatat menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebanyak 1.118 orang.
Berdasarkan Satu Data Kemnaker, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi penyumbang angka PHK terbanyak pada Agustus ini, yakni 261 pekerja.
