Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menerima kunjungan dari Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni terkait audiensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Sigit menjelaskan dalam audiensi itu kepolisian dan pemerintah akan bekerja sama dalam agar bisa menekan terjadinya karhutla. Pasalnya, persoalan ini juga telah mendapatkan atensi dari Presiden Prabowo Subianto.
Dari hasil audiensi ini, Kapolri dan Menhut telah sepakat untuk terus menggalakkan upaya pencegahan agar angka karhutla bisa ditekan. Salah satunya melalui edukasi ke masyarakat.
Sigit juga menegaskan kepada perusahaan agar bisa membantu masyarakat yang ingin membuka lahan tanpa pembakaran.
“Kita mendorong agar perusahaan-perusahaan swasta juga mau ikut membantu sehingga masyarakat yang akan membuka lahan juga kemudian tidak perlu dilakukan pembakaran tapi diganti dengan penggunaan alat-alat,” ujar Sigit di Mabes Polri, Jumat (24/10/2025).
Selanjutnya, kerja sama Polri-TNI dengan masyarakat untuk mencegah terjadinya Karhutla bakal ditingkatkan. Kerja sama ini didukung penempatan command center agar bisa melakukan pemadaman secara optimal saat terjadinya karhutla.
Selain itu, kata Sigit, khususnya perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan sawit, maka nantinya akan diminta agar membuat parit maupun lumbung air.
“Evaluasi terkait dengan aturan-aturan bahwa perusahaan-perusahaan perkebunan, khususnya yang terkait dengan sawit, harus memiliki parit ya, kemudian harus ada juga sumber-sumber air, lumbung, yang harus disiapkan sehingga nanti pada saat ada peristiwa kebakaran,” imbuhnya.
Sementara itu, Sigit mengemukakan terdapat persoalan yang harus bisa diselesaikan bersama yakni terkait sumber air, water bombing hingga modifikasi cuaca.
“Termasuk tentunya bagaimana pemerintah selalu mengingatkan dan tentunya ini juga menjadi PR bersama mulai dari sumber air, waduk, kemudian water bombing sampai dengan operasi modifikasi cuaca ini tentunya juga harus disiapkan,” pungkasnya.
Di lain sisi, Raja Juli mengemukakan bahwa angka Karhutla pada 2025 telah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan itu terjadi akibat kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan stakeholder terkait hingga sejumlah penegakan hukum yang ada.
“Angka karhutla kita menurun dari 376.000 hektare pada tahun 2024, pada tahun ini menjadi 213.000 hektare pada tahun 2025,” tutur Juli.