Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus menggencarkan upaya tertib administrasi kependudukan (adminduk) melalui kegiatan sosialisasi yang melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) bersama pihak kelurahan. Salah satu kegiatan tersebut digelar di Kelurahan Surodinawan, dengan menghadirkan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.
Berdasarkan data Dispendukcapil, terdapat 81 warga Kelurahan Surodinawan yang hingga kini belum melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP). Mayoritas di antaranya merupakan remaja yang baru berusia 17 tahun. Untuk mempercepat capaian perekaman, Ning Ita—sapaan akrab Wali Kota—meminta pihak kelurahan, RT/RW, serta kader PKK aktif membantu mengoordinasikan warganya agar segera melakukan perekaman data.
Dalam arahannya, Ning Ita menegaskan bahwa validitas data kependudukan menjadi kunci keberhasilan berbagai program pemerintah daerah. Data yang akurat akan memastikan setiap warga menerima manfaat pembangunan secara tepat sasaran.
“Maka data administrasi kependudukan harus valid agar tidak ada warga yang terlewat dari penerima manfaat kebijakan,” ujar Ning Ita di hadapan perangkat kelurahan, RT/RW, dan kader PKK, Jumat (24/10/2025).
Ia juga menyoroti pentingnya dokumen kependudukan seperti Kartu Identitas Anak (KIA) dan KTP sebagai dasar dalam berbagai layanan publik dan penyaluran bantuan sosial. Ning Ita mengimbau para remaja yang telah berusia 17 tahun segera melakukan perekaman e-KTP agar tidak tertinggal dari proses pendataan.
“Banyak remaja yang sudah berusia 17 tahun tapi belum mau foto KTP karena merasa belum perlu. Padahal KTP itu sangat penting, tidak hanya untuk keperluan pribadi seperti membuat SIM, tapi juga untuk menjaga keakuratan data kependudukan di Kota Mojokerto,” katanya.
Selain sosialisasi di kelurahan, Dispendukcapil Kota Mojokerto juga menjalankan program jemput bola ke sekolah-sekolah guna mempermudah perekaman KTP bagi pelajar. Bagi siswa yang bersekolah di luar kota, difasilitasi melalui perekaman kolektif di kelurahan.
“Kalau sekolahnya di luar kota, bisa diatur perekaman bersama di kelurahan, misalnya hari Sabtu di luar jam sekolah. Tidak perlu datang ke MPP Gajah Mada, yang penting anak-anak mau difoto KTP agar data kependudukan segera valid,” jelasnya.
Melalui sosialisasi ini, Pemkot Mojokerto berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib administrasi kependudukan semakin meningkat. Data kependudukan yang valid akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan sasaran program pembangunan agar seluruh warga mendapat manfaatnya secara merata. [tin/beq]