Bisnis.com, JAKARTA — Grab Indonesia merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto, yang menyoroti peningkatan taraf hidup para pengemudi ojek online (ojol) dalam Sidang Kabinet pada 20 Oktober 2025. Kepala Negara juga meminta persaingan sehat antarperusahaan ojek daring.
Grab Indonesia menilai langkah Presiden untuk berdiskusi langsung dengan perusahaan platform transportasi daring merupakan sinyal positif bagi penguatan keberdayaan pekerja di sektor ekonomi digital.
“Di momen satu tahun pemerintahan ini, arah kebijakan pemerintah yang menyeimbangkan pertumbuhan industri dengan peningkatan taraf hidup pekerja lapangan menjadi sinyal kuat bagi seluruh pelaku ekosistem digital untuk berkolaborasi lebih erat,” kata Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Goenadi dalam keterangan resmi pada Selasa (21/10/2025).
Neneng menegaskan Grab berkomitmen untuk terus memperkuat dukungan kepada mitra, menjaga keberlanjutan ekosistem, dan memastikan manfaat ekonomi digital dirasakan secara merata oleh semua pihak.
Menurutnya kebijakan ekonomi yang pro-investasi dan stabilitas politik yang terjaga di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo turut menciptakan iklim investasi yang sangat positif di Indonesia.
Grab Indonesia hingga kini telah bermitra dengan lebih dari 3,7 juta pengemudi dan jutaan UMKM di seluruh Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/10/2025), menegaskan pentingnya menciptakan persaingan sehat antarperusahaan ojek daring.
“Kami sedang berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan besar ojek daring untuk mencari solusi terbaik bagi para pengemudi, demi efisiensi dan perlindungan agar tidak terjadi persaingan yang merusak. Kami ingin menciptakan lapangan kerja yang terjamin untuk para pengemudi online,” ujar Prabowo.
Meski tidak menyebut nama secara spesifik, dua perusahaan yang dimaksud diyakini merujuk pada Gojek dan Grab, yang selama ini mendominasi pasar ojek daring di Indonesia. Isu kesejahteraan pengemudi ojek online memang terus menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir, di tengah meningkatnya protes terhadap rendahnya pendapatan dan minimnya jaminan kerja.
Pada Mei lalu, aksi demonstrasi sempat digelar di sejumlah kota besar untuk menuntut kebijakan yang lebih berpihak pada pekerja. Sementara itu, perusahaan aplikator menyatakan telah menjalankan sistem komisi sesuai regulasi yang berlaku. Namun, isu mengenai persaingan tidak sehat dan potensi monopoli, termasuk rumor akuisisi Gojek oleh Grab yang masih menjadi sorotan dalam pembahasan regulasi sektor transportasi daring di Tanah Air.