Jember (beritajatim.com) – Konflik antara Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto tak lepas dari intervensi pihak ketiga. DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, bisa menarik dukungan politik, jika mereka tidak akur.
Hal ini disampaikan Ahmad Halim, Ketua DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, saat menemui perwakilan Aliansi Masyarakat Jember Bersatu di gedung parlemen, Selasa (21/10/2025).
“Selama ini saya lebih banyak diam. Lebih banyak mengamati, karena memang ada faktor-faktor Sengkuni. Ada pihak ketiga yang sengaja memelihara (konflik),” kata Halim.
Sengkuni adalah tokoh wayang Mahabarata yang terkenal licik, suka mengadu domba, dan haus kekuasaan. “Kita berkewajiban ikut memantau pergerakan para Sengkuni ini,” kata Halim.
Halim menyadari konflik antara Bupati Fawait dan Wabup Djoko ini berdampak negatif terhadap Jember. Dia meminta waktu merumuskan formulasi konkret untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Karena partai pendukung, kami akan berusaha menyelesaikan dalam waktu dekat. Bikin semacam nota atau petisi yang harus kita umumkan, apabila dalam waktu sekian kedua orang ini tidak mau bertemu,” kata Halim.
Halim akan mencoba pelan-pelan mempertemukan bupati dan wakil bupati. Menurutnya, kedua pihak memiliki ego masing-masing. Halim akan berusaha agar konflik itu tak berdampak terhadap pelayanan publik.
“Yang paling penting pelayanan publik tidak terganggu. Contoh, misalkan pelayanan KTP tetap harus berjalan. Pelayanan rumah sakit tetap harus berjalan. Layanan-layanan dasar masyarakat tidak boleh terganggu,” kata Halim.
Halim mendukung pakta integritas bersama DPRD dan masyarakat untuk meminta Bupati Fawait dan Wabup Djoko rukun kembali. “Seandainya tidak rukun, maka rakyat meminta mereka berdua untuk mundur. Cuma dipikirkan kalau mundur siapa menggantinya? Tapi itu nantilah. Ini diskusi,” katanya. [wir]