Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan keberhasilan program Cek Kesehatan Gratis Nasional (CKG) yang telah dimanfaatkan oleh 43 juta warga dalam tahun pertama pemerintahannya.
Program CKG, kata Prabowo, menjadi yang pertama kali dalam sejarah Indonesia, di mana setiap warga negara berhak mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis setiap tahun pada hari ulang tahunnya.
“Sebanyak 43 juta orang sudah menggunakan program cek kesehatan gratis. Saya kira ini pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia. Setiap warga negara berhak cek kesehatan gratis dalam satu tahun pada hari ulang tahunnya,” ujar Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, di Istana Negara, Senin (20/10/2025).
Menurut Prabowo, pemeriksaan kesehatan rutin untuk warga tersebut penting untuk pencegahan dini berbagai penyakit agar biaya pengobatan bisa ditekan di masa depan.
“Ini mampu mencegah dini supaya biaya pengobatan lebih rendah kalau kita tahu dari awal kekurangan atau penyakit rakyat kita,” tuturnya.
Namun, hasil dari program ini juga memberikan catatan penting bagi pemerintah. Berdasarkan laporan Badan Kesehatan Nasional, sebagian besar masyarakat yang mengikuti program pemeriksaan gratis ditemukan memiliki masalah pada gigi dan mulut.
“Ternyata hasil kesehatan gratis menunjukkan sebagian besar rakyat kita punya masalah di gigi. Artinya sekarang kita harus menghasilkan dokter gigi yang cukup banyak,” ujar Prabowo.
Presiden Ke-8 RI itu kemudian menyoroti persoalan mendasar yang selama ini dihadapi sektor kesehatan nasional: kekurangan tenaga medis.
“Kita tahu dokter umum saja masih kekurangan besar, kalau tidak salah kekurangannya di atas 140.000 dokter. Kita juga kekurangan spesialis ribuan jumlahnya,” kata Prabowo.
Menurutnya, kekurangan dokter bukan hanya dialami Indonesia, melainkan juga negara-negara maju. Dalam berbagai kunjungan kenegaraan, Prabowo menyebut hampir semua kepala pemerintahan mengakui defisit tenaga medis sebagai masalah global.
“Hampir semua negara saya kunjungi, saya minta pendapat, dan hampir semuanya mengatakan kekurangan dokter. Negara-negara kaya bisa mengambil dokter dari negara lain. Inggris, Jerman, Amerika, mereka ambil dokter dan perawat dari mana-mana karena bisa membayar dengan tinggi,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Prabowo menilai kebijakan pendidikan nasional perlu disesuaikan agar dapat menjawab tantangan kebutuhan tenaga kesehatan di masa depan.
“Artinya, kebijakan pendidikan kita harus disesuaikan. Kita harus menambah fakultas kedokteran, dan jumlah mahasiswanya juga perlu ditambah,” tegasnya.
Orang nomor satu di Indonesia itu pun juga menyampaikan agar lembaga pendanaan pendidikan nasional seperti LPDP memprioritaskan bidang kedokteran sebagai bagian dari investasi jangka panjang negara.
“Kalau perlu, bisa ditambah beasiswa. LPDP mungkin prioritas paling atas untuk kedokteran,” tandas Prabowo.