Satu Tahun Prabowo-Gibran: RI Harus Lepas Ketergantungan pada Komoditas

Satu Tahun Prabowo-Gibran: RI Harus Lepas Ketergantungan pada Komoditas

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki masa satu tahun pada hari ini, Senin (20/10/2025).

Pada momentum ini, Ekonom Senior sekaligus Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede menegaskan bahwa Indonesia harus segera melakukan peningkatan mesin pertumbuhan ekonomi apabila ingin lepas dari jebakan pendapatan menengah dan mencapai status negara maju pada 2045.

Dia menjelaskan Indonesia selama ini bergantung kepada komoditas-komoditas sumber daya alam seperti batu bara, minyak mentah (CPO), dan mineral. Padahal, menurutnya, komoditas merupakan model pembangunan lama sehingga pemerintah perlu mempercepat transformasi ke arah ekonomi manufaktur, jasa, dan berbasis inovasi teknologi.

“Kita harus ambil sumber daya alam itu sebagai bonus, bukan itu menjadi utamanya. Itu tambahan saja, jangan itu menjadi andalan,” ujar Raden dalam diskusi Capaian 1 Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Dia mengungkapkan bahwa cita-cita menuju negara maju harus disertai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di atas 5%. Masalahnya, pendapatan nasional per kapita (GNI per kapita) Indonesia tumbuh hanya 3,8%.

Raden membandingkan pertumbuhan GNI per kapita Vietnam maupun China sekitar 6,2%. Menurutnya, agar GNI per kapita dapat tumbuh sejajar dengan Vietnam atau China, ekonomi Indonesia idealnya tumbuh di kisaran 6%–8% per tahun.

Pertumbuhan tinggi tersebut, sambungnya, tidak akan mungkin tanpa lompatan produktivitas. Dia menggarisbawahi bahwa produktivitas menjadi “mesin utama” yang menentukan daya saing dan peningkatan pendapatan masyarakat.

“Kalau produktivitas kita tinggi, gaji bisa tinggi, harga turun, profit naik. Jadi menguntungkan juga buat dunia usaha, menguntungkan juga buat tenaga kerja kita, dan pertumbuhan kita ada. Ini yang disebut creative destruction,” jelasnya.

Raden memaparkan bahwa mesin ekonomi nasional harus terus dimodernisasi agar efisien dan adaptif terhadap perubahan teknologi global. Dia mengutip teori pemenang Nobel Ekonomi 2025 yaitu Joel Mokyr, Philippe Aghion, dan Peter Howitt yang menekankan pentingnya creative destruction, mengganti mesin lama dengan mesin baru melalui inovasi.

Menurutnya, Indonesia membutuhkan strategi yang mencakup tiga hal utama. Pertama, modernisasi ekonomi secara berkelanjutan.

Kedua, deregulasi dan debottlenecking untuk menghilangkan hambatan birokrasi. Ketiga, memitigasi risiko sosial dan teknologi agar kelompok rentan tidak tertinggal dalam transisi digital.

“Ibarat saluran darah, kita itu pastikan tidak ada lemak-lemak di situ, karena begitu ada lemak-lemak di situ maka salurannya enggak jalan. Macet itu. Hilangkan lemak-lemak itu. Itu yang dilakukan dengan deregulasi. Itu yang dilakukan dengan transformasi,” tegasnya.

Raden menilai, momentum global saat ini menjadi peluang langka bagi Indonesia. Kesepakatan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Uni Eropa (IEU-CEPA) disebutnya sebagai jendela kesempatan yang harus dimanfaatkan maksimal sebelum tertutup.

Dia juga menyebut bahwa pemerintah mulai mengarahkan transformasi ke sektor berbasis teknologi dan inovasi, termasuk melalui pembentukan Satuan Tugas Artificial Intelligence di Kementerian Koordinator Perekonomian untuk memodernisasi sektor pertanian dan industri.

Pada akhirnya, kata Raden, selain ‘mesin ekonomi’ yang kuat, kualitas pembuat kebijakan juga harus terjaga agar arah kebijakan tetap konsisten dan berorientasi jangka panjang.

“Landasannya adalah institusi, kelembagaan kita juga harus kuat. Mungkin itulah menurut saya menjadi persyaratan kita untuk bisa nanti di 2045,” tutupnya.