Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menempati peringkat paling atas pada survei kinerja kementerian selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Berdasarkan laporan yang dirilis IndoStrategi, terdapat 10 kementerian dengan nilai skor teratas dengan metode penilaian 0-5 yaitu adalah Kemendikdasmen (3,35), Kementerian Luar Negeri (3,32), Kementerian Agama (3,26), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (3,22), Kementerian Pertanian (3,21), Kementerian Keuangan (3,15),
Kementerian Dalam Negeri (3,14).
Selanjutnya, Kementerian Pertahanan (3,13), Kementerian Kehutanan (3,08), dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi (3,08).
Di sisi lain, terdapat 5 kementerian dengan skor penilaian sedang tetapi di bawah angka 3.0, sehingga perlu meningkatkan kinerjanya.
Kementerian tersebut yaitu adalah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (2,81), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (2,81), Kementerian Hak Asasi
Manusia (2,79), Kementerian Perumahan dan Kawan Permukiman (2,77), dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2,74).
Dalam laporan itu disebutkan Pemerintahan Prabowo–Gibran berhasil menjaga stabilitas makro dan konsistensi fiskal. Jika diamati, terdapat pola umum yang menunjukkan bahwa kementerian teknokratik dan non-politis cenderung bekerja lebih efektif dibanding kementerian yang sarat konflik politik.
Dengan usia kabinet yang masih berumur satu tahun, ada indikasi bahwa kabinet masih dalam fase konsolidasi. Oleh karena itu, Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu melakukan reformasi struktural, meningkatkan koordinasi antarkementerian dan kelembagaan, dan meningkatkan transparansi dan terbuka terhadap pengawasan dari masyarakat, dan kreatif dalam mencari berbagai inovasi kebijakan untuk memenuhi aspirasi masyarakat.
Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman menilai pemerintahan Prabowo–Gibran saat ini masih berada dalam fase konsolidasi dan koordinasi kelembagaan. Jumlah kabinet yang membesar dibandingkan pemerintahan sebelumnya membutuhkan banyak penyesuaian nomenklatur, anggaran, dan pembagian tugas dan wewenang di antara kementerian. Apalagi pemerintahan tersebut memiliki ambisi yang besar dalam berbagai bidang, seperti target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.
“Publik perlu memberi kesempatan pada pemerintahan Prabowo-Gibran untuk berkonsolidasi dan berkoordinasi, mengingat jumlah anggota kabinet yang besar. Tapi di sisi lain, publik harus memberikan pengawasan terus-menerus sehingga pemerintah senantiasa bekerja keras. Semoga tahun kedua mulai menampakkan hasil dari apa yang dijanjikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujarnya dalam laporan tersebut.
Sementara itu, Managing Director IndoStrategi, Visna Vulovik menekankan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
“Dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, publik bisa ikut berpartisipasi dan secara aktif memberikan masukan,” jelasnya.