Tuban (beritajatim.com) – Anggaran tahun 2026 diperkirakan bakal mengalami penyusutan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban harus siap dengan kondisi fiskal yang lebih ketat.
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 ini turun secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya lantaran pemangkasan transfer ke daerah (TKD).
Dalam rapat paripurna yang digelar pada Jumat 17 Oktober 2025, dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, Sugiantoro mengatakan bahwa adanya penyusutan atau pengurangan dana transfer, sehingga diproyeksikan tahun 2026 Rp 2,9 triliun
“Sehingga, dari pusat menuntut pemerintah daerah secara betul-betul secara maksimal memanfaafkan sumber-sumber PAD yang ada,” ujar Sugiantoro.
Dari penyusutan Rp 2,9 triliun, jumlah ini turun sekitar Rp 400 hingga Rp 500 miliar dari APBD 2025 yang mencapai Rp 3,4 triliun. Sehingga, para fraksi juga menyampaikan upaya-upaya agar memaksimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perhotelan dan lain sebagainya. Sehingga, ada dana pemasukan.
Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky membenarkan adanya proyeksi APBD tahun 2026 dari Pemerintah Kabupaten Tuban sementara sekitar Rp 2,9 triliun.
“Dulunya kita di tahun 2025 kurang lebih sekitar Rp 3,4 triliun. Jadi, ada penurunan Rp 400 sampai Rp 500 miliar,” kata mas Lindra sapaannya.
Namun, berkaitan dengan proyek strategis yang bersinggungan langsung dengan masyarakat akan tetap menjadi prioritas. Sehingga harapan masyarakat terhadap pelayanan publik akan tetap berjalan dengan baik.
“Insyaallah tahun 2026 beberapa proyek yang strategis, yang langsung berhadapan dengan masyarakat, itu tidak akan begitu penurunan yang signifikan,” paparnya.
Adapun program yang tetap menjadi prioritas yakni memastikan sektor pendidikan dan kesehatan tidak akan terdampak dari pemangkasan anggaran. Sedangkan, pembangunan infrastruktur dipastikan mengalami penyesuaian akibat turunnya Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dari pemerintah pusat.
“Tetapi, kita juga tidak berhenti di situ saja. Kita tetap berkreatif dan mencari inovasi-inovasi baru,” pungkasnya. [dya/ted]