Malang (beritajatim.com) – Seruan boikot terhadap Trans7 yang dipicu oleh tayangan program Xpose Uncensored tentang isu feodalisme di Pondok Pesantren Lirboyo memunculkan diskursus luas di ruang publik. Fenomena ini dinilai sebagai puncak dari persoalan komunikasi dan kebudayaan yang lebih dalam.
Maulina Pia Wulandari, S.Sos., M.Kom., Ph.D., Pengamat Manajemen Isu dan Krisis Komunikasi sekaligus Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya (UB), menyebut gejolak tersebut sebagai cermin rapuhnya kemampuan berpikir kritis masyarakat sekaligus bukti adanya benturan budaya antara nilai tradisional dan perspektif modern media.
“Fenomena kemarahan publik, khususnya kalangan ulama dan santri, menunjukkan adanya fragmentasi dalam kemampuan berpikir kritis masyarakat kita, terutama dalam menyikapi isu sensitif yang beririsan dengan institusi agama dan budaya,” ujar Pia kepada beritajatim.com, Jumat (17/10/2025).
Menurutnya, reaksi kolektif untuk memboikot Trans7 menunjukkan dominasi emosi dan loyalitas komunal dibanding proses verifikasi informasi. “Sebagian besar reaksi menunjukkan respons kolektif berdasarkan interpretasi tunggal dari potongan video viral,” jelasnya.
Pia menjelaskan bahwa polarisasi ini membuat ruang dialog semakin sempit. Sebagian pihak mengecam tayangan Trans7 karena dianggap melecehkan ulama, sementara pihak lain (meski minoritas) menilai program itu sebagai kritik sosial terhadap potensi feodalisme dalam lembaga keagamaan. “Situasi ini berisiko menutup peluang diskursus kritis yang sehat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kegagalan komunikasi media dalam peristiwa ini. “Trans7, melalui Xpose Uncensored, gagal menyajikan kritik sosial dengan cara yang proporsional, berimbang, dan beretika,” tegasnya. Pia menilai narasi yang mengaitkan ritual takzim seperti ngesot dan mencium tangan kiai dengan eksploitasi finansial telah melanggar etika jurnalistik.
“Menurut saya, Trans7 gagal memahami konteks budaya pesantren. Tradisi takzim bukanlah feodalisme, melainkan penghormatan terhadap ilmu dan spiritualitas,” tambahnya.
Kegagalan manajemen krisis juga menjadi catatan penting. Pia menilai permintaan maaf yang baru disampaikan Trans7 setelah tekanan publik meluas menunjukkan respons defensif. “Permintaan maaf seharusnya dilakukan secara proaktif dengan mengedepankan empati terhadap pihak yang tersinggung,” ujarnya.
Lebih jauh, Pia menilai akar persoalan ini adalah benturan budaya antara nilai tradisional pesantren dan lensa sosiologi Barat yang digunakan media. “Konflik terjadi karena Trans7 menggunakan lensa feodalisme Barat untuk menganalisis praktik keagamaan yang berakar kuat di Indonesia,” paparnya.
Dalam budaya pesantren, lanjutnya, perilaku seperti mencium tangan atau menunduk di hadapan kiai bukan bentuk ketundukan feodal, melainkan simbol penghormatan terhadap guru dan penjaga moral masyarakat. “Serangan terhadap kiai dianggap sebagai serangan terhadap identitas komunal (santri/NU). Inilah mengapa respons boikot menjadi sangat masif,” jelas Pia.
Ia mengingatkan agar media lebih berhati-hati dalam menayangkan konten yang menyentuh isu budaya dan agama. “Framing media memiliki kekuatan dahsyat karena framing selalu menunjukkan siapa yang salah, bukan siapa yang sebenarnya bersalah,” ujarnya.
Pia juga mengajak masyarakat untuk tetap berpikir jernih. “Bertabayun (klarifikasi) dan berdialog jauh lebih bijak daripada reaksi emosional. Hanya dengan itu kita bisa menjaga ruang publik yang sehat dan beradab,” pungkasnya. [dan/beq]