Jakarta (beritajatim.com) – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa ekspatriat atau warga negara asing (WNA) kini dapat memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia mengungkapkan bahwa regulasi yang sebelumnya mewajibkan pimpinan BUMN harus warga negara Indonesia (WNI) telah diubah agar pengelolaan BUMN selaras dengan standar bisnis internasional.
“Saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita. Jadi, saya sangat bersemangat,” ujar Prabowo dalam dialog bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, di forum Forbes Global CEO Conference 2025 di St Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Menanggapi kebijakan tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim memberikan dukungan dengan sejumlah catatan penting. Ia menegaskan bahwa penunjukan pimpinan asing di BUMN harus didasarkan pada keahlian dan profesionalisme, bukan sekadar pencitraan.
“Selama penunjukan itu didasarkan pada keahlian, prestasi, dan kemampuan profesional, dengan catatan ketidaktersediaan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan dari dalam negeri, tentu tidak masalah. Tapi kalau hanya sekadar sensasi, saya kira jangan dipaksakan,” ujar Rivqy, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur 4 yang meliputi Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang.
Rivqy menekankan bahwa dukungan terhadap kebijakan tersebut tidak berarti tanpa pengawasan. Pemerintah, katanya, harus memastikan mekanisme kontrol, transparansi, dan keberpihakan terhadap kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama.
“Kita ingin BUMN kuat, mandiri, dan membawa maslahat bagi kemajuan bangsa. Jadi bukan semata globalisasi, tapi juga keberlanjutan manfaat ekonomi untuk rakyat Indonesia,” kata keponakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar itu.
Ia menambahkan, BUMN merupakan lumbung ekonomi nasional yang harus dikelola secara profesional, berorientasi profit, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“BUMN adalah tulang punggung ekonomi kita. Maka pengelolaannya harus berbasis profesionalisme. Jika dengan melibatkan tenaga profesional asing bisa mempercepat penguatan kinerja dan transfer pengetahuan, ya silakan saja,” tegasnya. [hen/ian]