Magetan (beritajatim.com) – Komisi A DPRD Magetan mendorong Bupati Magetan untuk segera melakukan penyegaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini dinilai penting guna meningkatkan kinerja birokrasi daerah yang dinamis dan adaptif terhadap tantangan baru.
Sekretaris Komisi A DPRD Magetan, Didik Haryono, mengungkapkan bahwa masih ada beberapa jabatan kepala OPD yang kosong, sementara sebagian pejabat lainnya sudah lebih dari lima tahun tidak mengalami rotasi jabatan.
“Dalam organisasi, penyegaran itu penting. Pejabat yang lebih dari lima tahun tidak dimutasi justru tidak bagus untuk ritme kerja birokrasi. Karena itu, perlu segera dilakukan penyegaran,” ujarnya, Selasa (15/10/2025).
Selain rotasi jabatan, Didik juga menekankan pentingnya regenerasi kepemimpinan di lingkungan Pemkab Magetan. Ia meminta agar bupati menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk mengelola dan memimpin setiap OPD ke depan.
“Tantangan ke depan semakin berat. Dana transfer dari pusat saja berkurang Rp156 miliar. Dampaknya pasti akan terasa di masyarakat. Maka dibutuhkan SDM yang benar-benar mumpuni untuk menjalankan roda pemerintahan daerah,” tambahnya.
Menurutnya, posisi Sekretaris Daerah (Sekda) memang berperan sebagai koordinator, namun peran vital justru ada di masing-masing OPD yang menjadi ujung tombak pelayanan publik.
> “Sekda tinggal menunggu pelantikan saja. Karena itu, kami berharap Bupati segera melakukan langkah penyegaran dan menyiapkan regenerasi di level OPD,” pungkas Didik.
Diketahui, sejumlah jabatan yang saat ini masih kosong di lingkungan Pemkab Magetan antara lain Inspektur Inspektorat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bangpol) dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DPPPKBPPPA). Serta, sejumlah camat dan kepala bidang di sejumlah OPD.
Belum lagi, ada sejumlah kepala OPD yang menjabat lebih dari lima tahun. Diantaranya, Suwata, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Suwata; Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Masruri; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanana Terpadu Satu Pintu, Sunarti Condrowati; Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Chanif Tri Wahyudi; dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Eko Muryanto. [fiq/beq]