Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) bersama Badan Standardisasi Nasional (BSN) menggelar sosialisasi Sertifikasi Nasional Indonesia (SNI) dan Penilaian Kesesuaian bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Surabaya, Sabtu (11/10/2025).
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya penerapan SNI sebagai langkah memperkuat daya saing produk nasional, baik di pasar domestik maupun internasional.
Bambang Haryo menegaskan, UMKM memiliki peran vital sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia, karena berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta unit, menyumbang 61,07 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp 8.573,89 triliun, serta menyerap 97 persen tenaga kerja nasional atau sekitar 117 juta pekerja.
“Dengan program SNI Bina UMKM, produk-produk lokal bisa semakin diakui dan dirasakan manfaatnya, tidak hanya di Surabaya dan Jawa Timur, tapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” ujar BHS, yang juga menjabat sebagai Kapoksi Fraksi Partai Gerindra DPR RI.
BHS menekankan bahwa sertifikasi SNI bukan sekadar label mutu, melainkan instrumen strategis untuk menekan biaya produksi, mempercepat distribusi, dan memperluas akses pasar. Dengan demikian, SNI menjadi pondasi penting agar UMKM mampu bersaing di rantai pasok global.
Namun, ia menyoroti masih minimnya anggaran nasional untuk program standardisasi, yang hanya sebesar Rp 144 miliar. BHS pun mendorong pemerintah untuk meningkatkan dukungan, baik dari sisi pendanaan maupun sumber daya manusia (SDM), agar penerapan SNI lebih masif.
Sebagai langkah konkret, BHS mengaku telah berkolaborasi dengan dinas terkait di Surabaya dan Sidoarjo untuk mempercepat proses standardisasi bagi pelaku UMKM di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan (Dinkopumdag) Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, menyambut baik sinergi ini. Ia menyebutkan, dari 106 ribu UMKM di Surabaya, sudah sekitar 8.000 unit usaha yang terstandardisasi melalui program Bina UMKM.
“Kami akan segera memperkuat koordinasi dengan BSN agar penerapan SNI bisa berjalan optimal. Dinas juga akan mendampingi UMKM agar memenuhi seluruh prasyarat sertifikasi,” ujar Febrina.
Sementara itu, Kepala Kantor Layanan Teknis BSN Jawa Timur, Faris, mengungkapkan bahwa sekitar 98.000 UMKM di Jatim telah terdaftar dalam program SNI Bina UMKM.
BSN, lanjutnya, berkomitmen mendampingi pelaku usaha agar mampu memenuhi dua prinsip utama SNI: mutu produk yang konsisten dan sistem produksi yang efisien dan tertata. “Kami ingin memastikan UMKM di Jawa Timur naik kelas dengan produk yang berkualitas dan memenuhi standar nasional,” pungkas Faris. (tok/kun)