Bojonegoro (beritajatim.com) – Guna mengantisipasi potensi lonjakan timbunan sampah seiring meluasnya program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro mengambil langkah strategis. Langkah ini tidak hanya berfokus pada pengelolaan kebersihan, tetapi juga menyasar nilai ekonomi dari sampah yang dihasilkan.
Kepala DLH Bojonegoro, Luluk Alifah, menyatakan bahwa sampah merupakan masalah yang harus diselesaikan secara proaktif. “Kami khawatirkan, jika semakin banyak dapur MBG yang beroperasi tanpa pengelolaan sampah yang baik, justru akan menimbulkan masalah lingkungan yang lebih besar,” ujarnya, menegaskan pentingnya langkah pencegahan ini.
Sebagai tulang punggung aksi ini, DLH akan menggandeng para mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kolaborasi akan diwujudkan melalui serangkaian pelatihan dan sosialisasi intensif. Hal ini dinilai mendesak mengingat hingga saat ini belum ada panduan tertulis yang khusus mengatur tata kelola sampah sisa program MBG.
“Melalui pelatihan, kami harap mitra SPPG dapat meminimalisir timbunan sampah dari sumbernya. Kuncinya adalah pemilahan yang tepat antara sampah organik dan non-organik,” jelas Luluk, Minggu (5/10/2025).
Lebih jauh, Luluk memaparkan bahwa pengelolaan sampah ini dirancang untuk memiliki dampak ganda, tidak hanya bagi lingkungan tetapi juga perekonomian. Sampah organik, seperti sisa bahan makanan, dapat diolah menjadi pupuk kompos yang memiliki nilai jual. Sementara itu, sampah non-organik yang telah terpilah akan lebih mudah didaur ulang.
Dari sisi pendapatan, sinergi yang baik dalam pengelolaan sampah ini berpotensi menambah kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumbernya berasal dari pembayaran retribusi sampah yang disesuaikan dengan jenis dan volume yang dihasilkan oleh masing-masing dapur MBG.
“Dengan demikian, sampah yang awalnya menjadi beban, kami transformasi menjadi sumber daya yang memiliki nilai tambah. Maka, sosialisasi dan implementasi ini akan kami genjot segera,” pungkas Luluk. [lus/suf]