Jombang (beritajatim.com) – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jombang, Octadella Bilytha Permatasari, mengajak Pemerintah Kabupaten Jombang untuk segera mengaktivasi Tim Satgas Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tim ini berfungsi sebagai wadah koordinasi antara SPPG, Pemerintah Daerah, dan pihak sekolah atau siswa yang menjadi penerima manfaat. Menurut Octadella, aktivasi tim ini akan sangat penting demi memastikan kesuksesan pelaksanaan program MBG yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di Kabupaten Jombang.
“Program MBG merupakan bentuk perhatian khusus dari Presiden Prabowo untuk memenuhi gizi anak Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Octadella dalam keterangannya pada Selasa (1/10/2025).
Pembentukan tim ini Hal itu berdasarkan SK Bupati Jombang Nomor: 100.3.3.2/287/415.10.1.3/2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Surat keputusan tersebut diteken pada 12 Agustus 2025. Tim ini diketuai oleh Sekdakab Jombang.
Ia menekankan, ke depan, Tim Satgas yang dibentuk harus memastikan bahwa setiap SPPG memenuhi SOP dari BGN (Badan Gizi Nasional), serta mengontrol implementasi program mulai dari kualitas gizi, keamanan pangan, distribusi, hingga pengawasan setelah makanan diserahkan kepada penerima manfaat.
Menurutnya, aktivasi Tim Satgas MBG bukanlah untuk memperlambat pelaksanaan program, melainkan untuk menjaga kredibilitas dan keselamatan para penerima manfaat. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan tim adalah melakukan uji laboratorium secara berkala, termasuk pengujian mikrobiologi dan residu pada sampel MBG.
Selain itu, Octadella juga mengingatkan perlunya penerapan standar operasional yang jelas, seperti cold chain untuk penyimpanan, label kedaluwarsa yang jelas, serta pelatihan higiene pangan bagi petugas dapur.
Mekanisme distribusi juga menjadi perhatian penting bagi Octadella. Ia menekankan bahwa makanan yang didistribusikan harus sampai tepat waktu dan dalam keadaan segar. “Makanan harus tiba sesuai jam sekolah dan tidak basi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Octadella mendorong pelibatan masyarakat dalam pengawasan program. Ia menyarankan agar dibentuk saluran aduan cepat, seperti hotline atau WhatsApp, untuk mempermudah masyarakat melaporkan jika terjadi masalah.
Selain itu, peran aktif PKK dan komite sekolah dalam pengawasan komunitas juga diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. “Insyaallah, dengan pengawasan menyeluruh dan keterlibatan masyarakat, kita bisa memastikan program MBG benar-benar bermanfaat bagi anak-anak Jombang,” tutupnya. [suf]