Pasuruan (beritajatim.com) – Masalah distribusi pupuk kembali menjadi perhatian serius di Kabupaten Pasuruan. Sejumlah organisasi tani dan lembaga pertanian mendesak pemerintah agar segera memperbaiki sistem penyaluran pupuk subsidi.
Tani Merdeka bersama LPP NU Bangil dan LPP NU Pasuruan mendatangi Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Rabu (1/10/2025). Mereka mengungkapkan keluhan petani terkait distribusi pupuk yang dinilai timpang, terutama di wilayah Tosari dan Tutur.
Ketua Tani Merdeka Pasuruan, Winaryo Sujoko, menegaskan bahwa program Merdeka Pupuk yang digagas bupati harus benar-benar dijalankan. Menurutnya, jangan sampai ada petani yang tidak kebagian pupuk sementara di daerah lain berlimpah.
“Distribusi pupuk harus merata. Jangan ada kesenjangan antarwilayah, karena ini kebutuhan mendasar petani,” ujarnya.
Selain soal pupuk, Winaryo juga menyinggung program santripreneur yang dinilainya masih belum optimal. Ia menekankan bahwa pelatihan harus dibarengi dengan akses modal agar santri benar-benar bisa terjun di sektor pertanian.
“Pelatihan saja tidak cukup, harus ada dukungan modal. Kalau ada tambahan tenaga penyuluh juga lebih baik untuk mendampingi petani,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Agus Setiya Wardana, menyebut pihaknya sudah menindaklanjuti keluhan dengan PT Pupuk Indonesia sejak dua bulan lalu. Namun ia juga menyoroti masalah lain, yakni melimpahnya limbah kotoran sapi di Pasuruan timur.
“Kalau tidak dikelola, limbah ini bisa mengganggu kesehatan. Tapi jika diolah jadi pupuk organik, justru bermanfaat bagi petani,” jelas Agus.
Agus juga mendorong pemerintah daerah merancang program riset benih unggulan lokal. Menurutnya, kemandirian petani bisa terwujud jika mereka tidak lagi tergantung pada benih dari luar daerah.
“Dengan benih unggulan sendiri, petani Pasuruan akan lebih mandiri. Anggaran riset harus dipersiapkan,” tegasnya.
Sementara itu, Kabid Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan, Ririn, menjelaskan kondisi produksi pertanian saat ini. Ia menyebut padi yang dihasilkan masih sebatas beras sehat, sementara untuk beras organik membutuhkan proses panjang.
“Untuk jadi beras organik harus benar-benar steril, bahkan pengairan harus dari mata air langsung. Tidak boleh ada kontaminasi pestisida,” ungkapnya.
Ririn menambahkan tren penanaman padi dan jagung di Pasuruan terus meningkat. Kenaikan produksi jagung didorong adanya dukungan dari kepolisian yang membantu pasokan pakan untuk peternakan.
“Jagung meningkat karena ada program dari kepolisian. Hasilnya juga kami distribusikan untuk kebutuhan pakan ternak,” jelasnya.
Terkait jumlah penyuluh pertanian, Ririn mengakui masih jauh dari ideal. Saat ini hanya sekitar 100 orang penyuluh yang harus menangani ribuan petani di Pasuruan.
“Kami tetap berusaha memaksimalkan yang ada. Meski terbatas, penyuluh tetap mendampingi petani semaksimal mungkin,” tandasnya. (ada/ted)