Jember (beritajatim.com) – Tugas Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan 2025-2030 bakal tidak mudah. Tugas paling penting adalah memperoleh pengakuan legal formal dari pemerintah.
Setelah menyusun personel di dewan pimpinan pusat, menurut Madini, Agus harus segera mendaftarkan kepengurusan itu ke Kementerian Hukum untuk disahkan.
“Baru selesai itu dilakukan konsolidasi di tingkat wilayah dalam bentuk musyawarah wilayah di seluruh Indonesia,” kata Madini Fariuq, Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP Jember, Jawa Timur, Selasa (30/9/2025).
Munculnya klaim ketua umum PPP dari kubu Mardiono membuat PPP terbelah. “Tentu harus dilakukan langkah-langkah islah atau rekonsiliasi untuk membesarkan PPP. Pak Agus sudah mengajak Pak Mardiono bergabung. Artinya tawaran untuk mereka masuk dalam kepengurusan dibuka, agar tak ada konflik berkelanjutan,” kata Madini.
Pemerintah memegang peran kunci dalam penyelesaian dualisme ini. “Kami berharap pemerintah bisa segera mengambil sikap dan keputusan sesuai fakta-fakta persidangan muktamar, yang tentu itu harus dibuktikan secara administratif,” kata Madini.
Menurut Madini, proses terpilihnya Agus Suparmanto menjadi ketua umum telah terdokumentasikan dengan baik sejak awal hingga akhir muktamar. “Termasuk untuk mengetahui apakah Pak Agus didukung mayoritas Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang seluruh Indonesia, bisa dicek. Tinggal dipanggil dan diklarifikasi,” katanya.
Madini yakin pemerintah punya cara untuk mengecek suara arus bawah PPP. “Kami berharap pemerintah betul-betul netral sesuai fakta dan realitas. Kami berharap pemerintah tidak berpihak pada hal yang tidak sesuai fakta dan realitas,” katanya. [wir]