Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa strategi pembangunan ekonomi Indonesia berdasarkan konsep yang diperkenalkan oleh tokoh ekonomi Indonesia, Soemitro Djojohadikusumo.
Sebagaimana diketahui, Soemitro dikenal sebagai tokoh yang membangun konsep perekonomian Indonesia setelah kemerdekaan. Dia pernah menjabat di sejumlah pos menteri baik di zaman Orde Lama dan Orde Baru. Ekonom legendaris itu juga dikenal sebagai ayah dari Presiden Prabowo Subianto.
Pada rapat paripurna DPR hari ini, usai Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2026 disahkan menjadi Undang-Undang (UU), Purbaya mengatakan bahwa Indonesia menerapkan strategi berbasis pada konsep Soemitronomics untuk menjadi negara maju.
“Untuk menjadi negara maju, strategi pembangunan ekonomi Indonesia berbasis pada konsep Soemitronomics yang difokuskan pada tiga pilar utama,” jelas Purbaya di hadapan DPR, di ruang rapat paripurna DPR, Selasa (23/9/2025).
Tiga konsep Soemitronomics yang disebut Purbaya meliputi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, serta stabilitas nasional yang dinamis.
Untuk menjalankan tiga pilar tersebut, lanjutnya, mesin-mesin pertumbuhan harus dihidupkan dan dipastikan berjalan selaras.
“Fiskal, sektor keuangan, dan perbaikan ekonomi investasi harus sinergis menggerakkan perekonomian Indonesia agar dapat tumbuh melampaui 6% dalam waktu tidak terlalu lama,” paparnya.
Adapun Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% (year on year/YoY) dalam jangka menengah. Pada tahun ini, ekonomi ditargetkan tumbuh 5,2% (YoY), dan melesat lebih tinggi sebesar 5,4% (YoY) pada 2026.
Indonesia, kata Purbaya, berkaca pada Korea Selatan dan Singapura yang ekonominya tumbuh di atas rata-rata 7,5% selama 10 tahun sebelum menjadi negara maju. RI juga berkaca kepada China sebagai benchmark, yang ekonominya bisa tumbuh melampaui 10% (YoY) selama periode 2003—2007 serta 2010.
“Target ini tidak mudah, namun tidak berarti tidak bisa diwujudkan Indonesia. Sejarah menunjukkan, sebelum krisis keuangan Asia pada 1997—1998, ekonomi Indonesia tumbuh di atas rata-rata 6%,” kata mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.
Untuk mencapai target tersebut, Purbaya menyebut pemerintah tidak hanya mengandalkan fiskal atau keuangan negara. Mantan ekonom di Danareksa itu mengatakan, APBN akan berperan sebagai katalis dalam mendukung sektor swasta sebagai motor utama penggerak pertumbuhan.
Sektor-sektor usaha yang menjadi fokus yakni pertanian, industri manufaktur, serta padat karya.
Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8/2025 untuk mereformasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko dengan menyederhanakan proses dan mempercepat layanan yang terintegrasi.
Tidak hanya itu, ungkap Purbaya, pemerintah akan membentuk Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah. Tugasnya yakni untuk memonitor, mengevaluasi, dan menangani debottlenecking dunia usaha secara lintas sektor.
“Satgas itu juga akan menerima pengaduan dari masyarakat dan pelaku bisnis untuk mengatasi kendala bisnis riil,” jelasnya.